PENGADAAN tiga radar militer di kawasan timur dipercepat. TNI AU menjamin radar pertama yang akan dipasang di Merauke, Papua, beroperasi pertengahan tahun depan.
“Percepatannya sekitar enam sampai tujuh bulan,” kata Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsda Erry Biatmoko kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Rabu (15/4).
Tahun berikutnya, radar buatan Thales, Prancis itu direncanakan dipasang di wilayah Saumlaki. Terakhir, radar dipasang di Timika, Papua, 2012. Untuk dua pengadaan radar itu, kata Erry, juga tengah diupayakan percepatan.
Pasalnya, di kawasan timur Indonesia, masih banyak wilayah udara yang tidak terpantau radar (blank spot). Akibatnya, benda asing yang terbang, bisa luput dari penjejakan radar. Ujung-ujungnya, banyak penerbangan tanpa izin (black flight).
Dari data Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sepanjang 2008 tercatat 28 kali pelanggaran wilayah udara. Mayoritas pelanggaran terjadi di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia.
“Karena itu radar terus ditambah,” katanya. Dalam rencana strategis 2014-2019, matra udara berencana menambah tiga radar lagi. Masih diusulkan akan dipasang di wilayah mana. Namun, Erry menyebut Manado (Sulawesi Utara) dan Singkawang (Kalimantan Barat) sebagai alternatif lokasi.
Di sisi lain, peralatan tempur AU banyak yang uzur, termasuk pesawat tempur. Asisten Operasi KSAU Marsekal Muda Pandji Utama mengakui, kesiapan pesawat makin turun tahun ini. “Kesiapannya tak sampai 50 persen,” kata dia. Dari anggaran Rp3,2 triliun yang diterima TNI AU, tak sampai 15 persen untuk dukungan pemeliharaan dan operasional pesawat-pesawat yang dimiliki. Mayoritas dipergunakan untuk gaji serta tunjangan prajurit dan pegawai negeri sipil. Termasuk anggaran belanja dan jasa.
Alhasil, matra udara harus membagi rata kesiapan bedasarkan jenis pesawat yang dimiliki mulai helikopter, pesawat angkut, hingga pesawat tempur. Tidak bisa diprioritaskan satu jenis pesawat saja.
“Jadi semua jenis pesawat laik dengan jumlah minim,” katanya. Jam terbang yang kurang, kata Pandji, diakui mengurangi kemampuan personel.
“Tapi kekurangan kami tutupi dengan kiat-kiat tertentu,” katanya sambil menolak menyebutkan kiat yang dimaksud.
“Percepatannya sekitar enam sampai tujuh bulan,” kata Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsda Erry Biatmoko kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Rabu (15/4).
Tahun berikutnya, radar buatan Thales, Prancis itu direncanakan dipasang di wilayah Saumlaki. Terakhir, radar dipasang di Timika, Papua, 2012. Untuk dua pengadaan radar itu, kata Erry, juga tengah diupayakan percepatan.
Pasalnya, di kawasan timur Indonesia, masih banyak wilayah udara yang tidak terpantau radar (blank spot). Akibatnya, benda asing yang terbang, bisa luput dari penjejakan radar. Ujung-ujungnya, banyak penerbangan tanpa izin (black flight).
Dari data Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sepanjang 2008 tercatat 28 kali pelanggaran wilayah udara. Mayoritas pelanggaran terjadi di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Malaysia.
“Karena itu radar terus ditambah,” katanya. Dalam rencana strategis 2014-2019, matra udara berencana menambah tiga radar lagi. Masih diusulkan akan dipasang di wilayah mana. Namun, Erry menyebut Manado (Sulawesi Utara) dan Singkawang (Kalimantan Barat) sebagai alternatif lokasi.
Di sisi lain, peralatan tempur AU banyak yang uzur, termasuk pesawat tempur. Asisten Operasi KSAU Marsekal Muda Pandji Utama mengakui, kesiapan pesawat makin turun tahun ini. “Kesiapannya tak sampai 50 persen,” kata dia. Dari anggaran Rp3,2 triliun yang diterima TNI AU, tak sampai 15 persen untuk dukungan pemeliharaan dan operasional pesawat-pesawat yang dimiliki. Mayoritas dipergunakan untuk gaji serta tunjangan prajurit dan pegawai negeri sipil. Termasuk anggaran belanja dan jasa.
Alhasil, matra udara harus membagi rata kesiapan bedasarkan jenis pesawat yang dimiliki mulai helikopter, pesawat angkut, hingga pesawat tempur. Tidak bisa diprioritaskan satu jenis pesawat saja.
“Jadi semua jenis pesawat laik dengan jumlah minim,” katanya. Jam terbang yang kurang, kata Pandji, diakui mengurangi kemampuan personel.
“Tapi kekurangan kami tutupi dengan kiat-kiat tertentu,” katanya sambil menolak menyebutkan kiat yang dimaksud.
(Source : Jurnas)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar pajak ditanggung pemilik blog ^-^