PT. DI akan Produksi Helikopter Fennec dan Ecuirrel

AS550 C3 AS550 C3 Fennec. (Foto: Eurocopter/Céline SIMONPAOLI)

4 Juli 2011, Jakarta (Kontan): PT Dirgantara Indonesia bakal mengembangkan dua helikopter baru untuk menggantikan NBO 105 yang produksinya bakal berakhir tahun ini. Pengembangan dua jenis helikopter itu merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan asal Eropa, Eurocopter.

Juru bicara PT Dirgantara Indonesia, Rakhendi Triyatna mengatakan dua helikopter yang akan diproduksi masih sejenis dengan helikopter NBO 105. Kedua jenis helikopter yang akan diproduksi adalah Fennec dan Ecuirrel. "Kami sudah menandatangani kerjasama lanjutan dengan Eurocopter minggu lalu," kata Rakhendi, Senin (4/7).

Rakhendi mengatakan produksi NBO 105 yang berakhir tahun ini juga bekerjasama dengan Eurocopter sejak 1976. Hingga tahun 2011, PT Dirgantara Indonesia sudah memproduksi 123 unit NB 105. Dirgantara Indonesia juga bekerjasama dengan Eurocopter sejak 1982 untuk membuat helikopter Super Puma.

Selain itu, mereka juga bekerjasama dalam memproduksi helikopter EC 725 dan EC225, namun Dirgantara Indonesia hanya membuat badan dan ekor helikopter. Sedangkan perakitannya dilakukan oleh Eurocopter di Prancis.

Produksi dua helikopter terbaru menurut Rakhendi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri terutama untuk TNI. Demikian juga dengan dua helikopter terbaru yang akan diproduksi menurutnya akan memenuhi kebutuhan pasar baik TNI atau SAR. "Selain untuk kebutuhan dalam negeri, helikopter yang diproduksi juga akan dipasarkan ke negara tetangga," kata Rakhendi.

Rakhendi berharap produksi dua jenis helikopter terbaru dapat dilakukan secepatnya. Namun dia belum bisa memastikan waktunya karena pembicaraan yang dilakukan dengan Eurocopter masih tahap awal.

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom) Bambang S Ervan mengatakan Dirgantara Indonesia pasti sudah mempertimbangkan pasar dari dua jenis helikopter terbaru yang akan diproduksi. Namun jika helikopter itu merupakan pengembangan dari NBO 105, maka menurutnya akan cocok dengan kebutuhan pasar di Indonesia. "Selain untuk kebutuhan TNI dan SAR, bisa juga dipergunakan oleh perusahaan pertambangan dan kebutuhan pesawat charter," kata Bambang.

Source : Kontan

Indonesia Berupaya Tingkatkan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta - INDUSTRI pertahanan dalam negeri diharapkan bisa mandiri. Untuk itu perlu upaya pembinaan dari pemerintah pada pelaku industri pertahanan agar produk pertahanan Indonesia dapat dipercaya oleh konsumen di dalam dan luar negeri.

“Ada langkah-langkah untuk menyukseskan rencana pembangunan alutsista jangka panjang yang dipasok di dalam negeri, pertama perlu ada konsistensi pengadaan alutsista produk dalam negeri hasil Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),”kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Senin (27/6).

Purnomo menambahkan, langkah kedua dari Kemhan adalah dengan menyiapkan program offset dalam rangka pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Program ini diaplikasikan dengan alih produksi dan teknologi alutsista dari luar negeri.

“Juga offset, yang merupakan bagian dari counter trade, yang merupakan kesepakatan pemerintah sebagai pihak pembeli dengan pihak asing penyedia produk pertahanan guna mengikut sertakan pihak pembeli dalam proses produksi untuk keperluan ToT sebagai prasyarat jual beli. Ini bertujuan untuk membangun kemampuan produksi bagi industri pertahanan,”jelas Purnomo.

Ketiga, kata Purnomo, adalah dengan melakukan Research and Development (R&D), dengan melakukan sinergitas R&D dan alih teknologi. “Maka perlu peningkatan anggaran R&D dan alih teknologi pertahanan agar dapat melakukan kerjasama R&D terkait dengan belanja alutsista,”kata Menhan.

Menhan menambahkan, perlu dilakukan penataan struktur industri pertahanan untuk meningkatkan industri pertahanan yang sesuai kapasitas produksi.

(Source : Jurnas)

Pengadaan Alutsista Dalam Negeri Akan Menarik Tenaga Kerja 1.500 - 2.000 Orang

Maket Kapal Perang Kawal Rudal.

JAKARTA - Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan negara luar dalam bidang produksi alat-alat perang, diharapkan mampu menarik tenaga kerja. Sampai saat ini yang sudah tampak menyerap tenaga kerja adalah proyek pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal.

“Bisa menarik tenaga kerja 1.500 sampai 2.000 orang,” ujar Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio, saat dihubungi Republika, Sabtu (01/01). Pada tahun 2010 kemarin, kontrak kerja pembuatan kapal tersebut sudah ditandatangani oleh PT PAL dan Damen Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda.

Kapal perang tersebut sudah mulai diproduksi sejak Agustus 2010 lalu. Produksi kapal ini akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun. Sehingga paling tidak ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang tetap mempunyai pekerjaan hingga tahun 2014. Rencananya ada empat buah kapal yang akan diproduksi.

Bentuk kerjasama lain yang diharapkan mampu menarik lapangan kerja adalah pembuatan kapal selam di dalam negeri. “Sudah dirancang dan diupayakan kita bisa produksi kapal selam,” kata Midhio. Pada tahun 2010, pihak Korea Selatan sudah menawarkan diri untuk bekerja sama memproduksi kapal selam itu. Turki juga menunjukan ketertarikan untuk bekerja sama. Diharapkan pada tahun 2011 ini, sudah ada kepastian dengan negara mana pembuatan kapal selam ini dilakukan.

Saat ini Indonesia memiliki dua kapal selam. Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan enam kapal selam bisa terpenuhi. “Jadi empat tambahannya. Kalau jadi (kerjasamanya), pembuatannya akan multiyears, tidak sekaligus,” kata Midhio.

Republika

LAPAN Kembangkan Riset Desain Dan Teknologi Supersonik Pesawat Tempur

ilustrasi KFX Kerjasama Antara Indonesia - Korea.

Serpong - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengembangkan riset desain dan teknologi supersonik pesawat tempur untuk menunjang pertahanan dalam negeri. Realisasi produksinya bekerja sama dengan Korea Selatan.

”Riset ini untuk pengembangan keahlian Lapan, sekaligus memanfaatkan potensi industri penerbangan yang sudah dimiliki PT Dirgantara Indonesia,” kata Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Adi Sadewa Salatun dalam konferensi pers Seminar Penerbangan dan Antariksa 2010 di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Serpong, Tangerang, Senin (15/11).

Lapan saat ini berhasil mengembangkan produksi roket dan satelit, di antaranya roket pengorbit satelit RX 550 yang akan diuji statis pada Desember 2010 di instalasi pengujian Pantai Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

”Untuk mencapai kemampuan mengorbitkan satelit di luar angkasa, roket harus teruji mampu memiliki kecepatan delapan kilometer per detik dalam keadaan meluncur secara horizontal. Kita lihat hasil pengujiannya nanti,” kata Adi.

Lapan juga merancang satelit kembar Lapan-A2 dan Lapan- Orari. Masing-masing berfungsi untuk menunjang pengamatan permukaan Bumi dan komunikasi pada saat bencana alam terjadi. Satelit ini akan diluncurkan pada November 2011 dari stasiun pengorbit di India.

Audit penerbangan
Pada kesempatan itu, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata menekankan pentingnya audit potensi teknologi penerbangan dan antariksa. Selanjutnya, agar didorong kerja sama antarindustri maupun lembaga riset untuk mengembangkan teknologi penerbangan dan antariksa tersebut. ”Pemerintah akan menyediakan panggung kolaborasi,” ujar Suharna.

Suharna mengatakan, panggung kolaborasi tetap berbasis pada kebijakan masing-masing institusi.

(Kompas)

Industri Pertahanan RI Harus Jalin Kerjasama Global

Presiden SBY membuka Indo Defence 2010 di Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (10/11). Berbagai peralatan tempur mutakhir dipajang di ajang ini.

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan industri pertahanan Indonesia menjalin kerjasama global untuk meningkatkan kualitas pertahanan tanah air, sekaligus meningkatkan perekonomian negara.

“Tingkatkan kerjasama antarindustri pertahanan, baik lokal maupun global,” kata Presiden Yudhoyono saat membuka dan meresmikan pameran industri pertahanan internasional di JI Expo, Jakarta, Rabu sore.

Presiden menjelaskan, kerjasama itu antara lain bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi bersama industri pertahanan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Selain itu, perlu diperbanyak investasi dalam bidang industri pertahanan. Selain untuk merangsang pertumbuhan industri pertahanan dalam negeri, investasi juga berguna untuk transfer teknologi.

Kepala Negara menegaskan, industri pertahanan bukan hanya terkait dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Industri pertahanan, katanya, juga terkait dengan kesejahteraan bangsa.

“Ada sisi ekonomi,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka sekaligus meresmikan pameran alat pertahanan internasional di JI Expo, Jakarta.

Presiden Yudhoyono hadir di tempat acara dengan didampingi oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.

Selain itu, acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie, sejumlah menteri pertahanan dan duta besar.

Pameran bertajuk “Indodefence, Indoaerospace and Indomarine (IDAM) 2010″ itu diikuti oleh 484 perusahaan alat-alat pertahanan dari 38 negara.

Acara itu memamerkan sejumlah alat pertahanan darat, udara, dan laut yang merupakan produksi terbaru.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro berharap, pameran itu bisa memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Selain itu, Purnomo berharap pameran itu menjadi ajang alih teknologi antara negara-negara peserta pameran.

Dalam acara itu, pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan beberapa produsen alat pertahanan, baik dari dalam dan luar negeri.

(Antara)

PT DI Garap Sembilan CN-235

Bandung - PT Dirgantara Indonesia tengah menggarap sembilan unit CN-235, pesawat produksi andalan mereka untuk kebutuhan tiga negara. Dua pesawat di antaranya dijadwalkan bakal diserahkan dalam waktu dekat di pengujung 2010.

Kesembilan pesawat propeller itu merupakan pesanan Korsel sebanyak 4 unit produksi baru, kemudian Senegal terdiri dari 2 unit yang merupakan pesawat modifikasi, dan Kemenhan RI bagi operasional TNI AL jenis patroli maritim baru 3 unit.

Menurut Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna, dua pesawat yang diserahkan dalam waktu dekat masing-masing satu versi pesawat transport militer milik Senegal dan patroli maritim Korea.

“CN-235 Senegal sudah selesai, tinggal diserahkan, sedangkan yang Korea sudah memasuki tahap perakitan akhir. Kami yakin akan berjalan sesuai jadwal pada akhir tahun ini,” tandasnya di Bandung, Rabu (3/11).

Di luar itu, Rakhendi menambahkan pihaknya bersiap pula menyerahkan satu unit helikopter Super Puma versi transport militer kepada TNI-AU. Dijelaskannya, CN-235 Korea merupakan realisasi kontrak yang diperoleh pada Desember 2008 senilai 94,5 Juta US Dollar.

Jadwal penyerahan pesawatnya dilakukan antara 2010-2011. Untuk nilai kontrak dengan Kemenhan RI bernilai 80 Juta US Dollar yang ditandatangani kedua belah pihak pada Desember 2009. Jadwal penyerahan pertama pesawat dijadwalkan 2012.

Nilai kontrak dengan Senegal tidak diungkapkan. Hanya saja, PT DI memodifikasi CN-235 versi penumpang menjadi kepentingan militer. Harga pesawat tersebut, imbuhnya, bergantung pada opsi yang ingin dilekatkan pada fasilitas pesawat sayap tetap itu.

Opsi tersebut dalam rangka memenuhi misi yang diinginkan terhadap operasional pesawat itu di samping sistem avionik dan electroniknya. Terlebih ini adalah pesawat militer.

(Suara Merdeka)

2010 Sebagai Tahun Era Kebangkitan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Bandung, DMC - Tahun 2010 ini merupakan tahun era kebangkitan dari industri pertahanan dalam negeri. Pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri merupakan upaya dalam rangka mendukung kekuatan komponen utama. Selain upaya – upaya dalam pemberdayaan industri Alutsista, juga upaya pemberdayaan industri non Alutsista.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat mewakili Menteri Pertahanan memberikan ceramah kepada Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) XXXVII Sekolah Staf dan Komando (Sesko TNI) T.A. 2010, Senin (08/11) di Bandung, Jawa Barat.

Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan bahwa kebangkitan industri pertahanan dalam negeri antara lain ditandai dengan akan dimulainya pembangunan satu skuadron helikopter Bell 412 di PT. Dirgantara Indonesia dan pembangunan kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) di PT.PAL.

Pembangunan satu skuadron helikopter Belt 412 tersebut untuk memperkuat kekuatan kemampuan TNI AD. Selain helikopter Belt 412, saat ini Indonesia juga sudah memiliki kemampuan untuk membangun kendaraan tempur roda ban unuk kebutuhan batalion mekanis.

Bahkan menurut Wamenhan, kendaraan tempur tersebut sudah akan diekspor ke Malaysia yang nantinya akan ditandatangi pada pameran Indo Defence 2010 tanggal 10 November 2010.

Sedangkan untuk penguatan kemampuan TNI AL, saat ini sudah dimulai produksi proyek pembuatan kapal PKR di PT.PAL. Selain itu, menurut Wamenhan dipastikan pada tahun 2013-2014 Indonesia sudah akan memulai pembangunan kapal selam. Pembangunan kapal selam itu menggunakan sistem kerjasama produksi bersama (joint production) industri pertahanan.

Sementara untuk penguatan kemampuan TNI AU, saat ini juga telah dilakukan persiapan untuk melaksanakan joint production pembuatan pesawat tempur bersama dengan pihak negara Korea Selatan.

Hadir mendampingi Wamenhan dalam kesempatan tersebut sejumlah pejabat eselon I di lingkungan Kemhan antara lain Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, ST., Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Mochamad Jurianto, S.E. dan Dirjen Pothan Kemhan Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Supandji, D.E.A.

(DMC)

Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Sidang I KKIP Dan di lanjutkan penyerahan prototype Alat Komunikasi (Alkom) dan Maket Roket hasil Litbang dari Menristek, Suharna Surapranata Kepada Menhan, Purnomo Yusgiantoro dan dilanjutkan penyerahan prototype Alkom dari Menhan kepada Panglima TNI.

Industri pertahanan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan, sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan untuk mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan negara perlu sinergitas sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) industri pertahanan yaitu pemerintah, industri dan pengguna.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan kebijakan nasional industri pertahanan, maka dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2010. KKIP ini nantinya akan mengkoordinasikan terkait perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.

KKIP memiliki tugas dalam hal mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan. Saat ini KKIP telah memulai operasional, pembentukan kelompok-kelompok kerja sudah dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Keanggotaan Pokja nantinya diisi oleh Pejabat atau personel dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak terkait lainnya. Sebagaimana diatur dalam Perpres 42/2010, pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, anggota Pokja ditetapkan Menhan.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, sesuai tertuang di dalam Perpres 42 Tahun 2010 telah diatur tugas-tugas KKIP, meliputi perumusan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional indsutri pertahanan.

Adapun keanggotaan KKIP terdiri dari Menhan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Wamenhan selaku Sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang terdiri dari Menteri Perindustrian, Menteri Ristek, Panglima TNI dan Kapolri.

Agar penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis di bidang industri pertahanan dapat terwujud sesuai keinginan pemerintah, industri dan pengguna, maka perlu dilaksanakan sidang pertemuan KKIP. Sidang KKIP tersebut dijadikan suatu wadah untuk menampung aspirasi dari instansi terkait sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Sidang I KKIP penentu dilaksanakan pada Kamis, 7 Oktober 2010 bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor Kementerian RI. Selain itu sidang ini akan mengagendakan penetapan Grand Strategi KKIP dan Penetapan Tim Pokja.

Pada kesempatan Sidang I KKIP tersebut juga diadakan penyerahan prototype Alat Komunikasi (Alkom) dan Maket Roket hasil Litbang dari Menristek, Suharna Surapranata Kepada Menhan, Purnomo Yusgiantoro dan dilanjutkan penyerahan prototype Alkom dari Menhan kepada Panglima TNI.

Roket D230/R-Han-122

Sebagai langkah awal Kementerian Riset dan Teknologi sejak tahun 2007 telah berupaya membangun kembali Teknologi Kedirgantaraan untuk keperluan pertahanan serta mendorong kemandirian Industri Dalam Negeri. Keberadaan program pengembangan teknologi kedirgantaraan ini diawali dengan memadukan tingkat potensi kapabilitas dan kapasitas baik unsur BUMNKIP, LPNK, Balitbanghan, Dislitbang TNI dan Perguruan Tinggi yang diwadahi melalui konsorsium.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan teknologi R-Han 122 ini, Kemenristek dan Kemhan telah sepakat bahwa konsorsium harus focus pada perbaikan kualitas. Keberpihakan kebijakan sudah dapat dipastikan, mengingat tingkat kompleksitas dan senstivitas pengmbangan teknologi kedirgantaraan untuk pertahanan dan sebagai komitmen untuk memenuhi hal tersebut Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pertahanan telah bersepakat mengawal Penelitian dan Pengembangan R-Han 122 ini dalam kurun 5 Tahun (2011-2015) yang akan diproduksi 1.000 Roket dan tahun 2011 akan direalisasikan 200 unit R-Han 122 oleh Kemenristek dan Kemhan. Dengan demikian cita-cita nasional ini akan secara jelas dapat terealisir untuk memenuhi kemandirian industri pertahanan dalam negeri termasuk industry pendukungnya yang selanjutnya hasil sinergi dalam bentuk program bersama ini dapat dibuktikan pada latihan gabungan TNI.

Alkom ManPack Fiscor – 100

Bermula dari keinginan TNI untuk mengembangkan dan memproduksi alkom militer butan dalam negeri, pada tahun 2001 hingga 2003 Puslitbang TNI bekerjasama dengan PT. LEN Industri dalam program RUK Kementerian Riset dan Teknologi mengembangkan alkom radio anti sadap dan anti jamming. Kegiatan ini menghasilkan prototype alkom VHF FH dengan kecepatan hopping 1 hop/sec. Selanjutnya di tahun 2007 PT LEN industry berhasil melakukan rancang bangun mandiri alkom manpack HF Spread Spectrum Frecuency Hopping, dengan kecepatan hopping 5 hop/sec. Pada tahun 2008, melalui penyempurnaan alkom tersbut dapat mencapai kecepatan hop/sec. Alkom radioma manpack inilah yang kemudian diberi nama “FISCOR-100”.

Setalah melalui berbagai penyempurnaan dari tahun 2008 hingga 2010, maka dihasilkanlah produk nasional Alkom Manpack HF FISCOR -100 dengan spesifikasi mode hopping 5, 10, 20 dan 50 hop/second dan random hop speed, yang tidak dimiliki alkom militer lainnya. Saat ini, FISCOR – 100 sedang dalam proses sertifikasi uji litbang di Dislitbang TNI AD, dengan TKDN mencapai lebih dari 85 %.

Diharapkan dengan diserahterimakan peralatan sebanyak 20 unit kepada Kementerian Pertahanan, alkom tersebut dapat diteruskan ke TNI/angkatan agar dapat diuji coba dan dimanfaatkan untuk mendukung tugas TNI/Angkatan. Demi untuk penyempurnaan produk, maka PT LEN industri selaku pabrikan, sangat mengharapkan adanya berbagai masukan dan feedback membangun dari TNI/angkatan.

(Ristek)

Komisi 1 DPR : Industri Pertahanan Berada Langsung Di Bawah Kementerian Pertahanan

JAKARTA – Komisi I DPR mendukung usaha Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk merancang Undang-Undang Revitalisasi Industri Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional. RUU tersebut diperlukan untuk menguatkan industri pertahanan agar tidak gampang kolaps.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap dalam RUU tersebut juga diatur agar industri pertahanan berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), tidak lagi ditangani lintas sektoral seperti yang sekarang terjadi.

“Jika industri pertahanan berada di bawah Kemenhan, mereka tak akan mudah kolaps karena didukung langsung oleh pemerintah,” kata Mahfudz yang ditemui di Gedung DPR, Jumat (8/10).

Meski demikian, RUU tersebut harus benar-benar disiapkan dan harus banyak didiskusikan agar arahnya jelas. Juga diperlukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendapat banyak masukan.

“Pembicaraannya saya pikir masih panjang. Paling mungkin RUU itu bisa diusulkan menjadi program legislasi nasional tahun 2011,” kata Mahfudz. Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin juga setuju RUU Industri Strategis segera dirumuskan.

Selain memperkuat industri pertahanan, RUU tersebut bisa menjadi payung agar orientasi pengadaan alutsista tidak digunakan untuk kebutuhan sesaat. “Pengadaan alutsista harus menjadi kebutuhan negara.

Artinya harus melalui UU karena kita punya pengalaman yang pa hit dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN),” katanya. Hasanuddin mengatakan kalau dari dulu IPTN terus berkembang, mungkin pada tahun 2015 Indonesia sudah mampu membuat pesawat tempur.

Nyatanya IPTN tidak dikelola dengan baik oleh negara. “Ujung-ujungnya menjadi kolaps. Teknisinya pergi ke Brasil. Sekarang kalau kita mau membeli pesawat dari sana, yang bikin orang Indonesia,” katanya. Oleh sebab itu, dia setuju dengan niat KKIP membuat RUU industri strategis.

Ke depan, RUU itu harus mencantumkan beberapa poin yang bertujuan memperkuat industri pertahanan. Pertama, harus ada kebijakan bagaimana membantu industri pertahanan agar mampu mandiri dengan mempermudah bantuan modal, khususnya oleh perbankan.

Kedua, harus ada iktikad baik dari pengguna, yakni TNI dan Polri, untuk membeli dan mau menggunakan produk mereka. Ketiga, negara pun harus mau memasarkan perlengkapan itu ke luar negeri.

(Koran Jakarta)

RDP Komisi I dengan Industri Pertahanan RI

Kami bawa dua paparan Pak. Paparan pertama kapal PKR dan paparan mengenai kapal selam. Pada tanggal 16 Agustus yang lalu, telah ditetapkan pemenang kapal perusak rudal. DSNS dari Belanda, akan dibangun di PT PAL dengan komponen lokal akan diprioritaskan . Kapal yang kedua akan bisa dilakukan sendiri.

Kesepakatan dengan Belanda 25 persen sampai 40 persen 220juta US dolar. Sudah ada kesepakatan juga bahwa kita bisa menjual tanpa royalty. Akan ada transfer ke instusi lain, PT Inti dan PT LEN. Kita butuh investasi juga, kita dapat business to business kita dapat 7 juta US dolar.

Kontrak PT PAL dengan Belanda ditandatangani sebelum kontrak induk RI-Belanda ditandatangani. Kita sudah dapat design kapal Sigma dan bisa kita include kan kapal ini. Kemudian tanpa terkena pajak. Prosesnya tak semudah itu Pak kontraknya, butuh waktu. Meski secara teori bisa satu bulan. Bahkan, menghilangkan tanda bintang pun di DPR butuh waktu. Empat bulan, maka sliding akan jatuh di awal tahun depan. Kapal ini sepenuhnya akan dibangun dalam hangar dan nantinya bisa untuk kapal selam.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, aka nada satu projek officer, bintang satu dari Kemhan yang akan memimpin pembangunan ini. Kita bisa menggandeng PT Krakatau Steel. Yang paling mahal ada combat system manajemen. Kita harus beli atau kita “curi” kemudian dikembangkan bersama PT LEN. Engine harus kita beli. Sayangnya kita belum mampu membuat main engine. Kami mohon konsistensi dari pemerintah dan DPR dalam kebutuhan alat perang. Ada kebutuhan 40 meter untuk rudal. Kenapa 40 meter, kami sudah bisa membuat yang 37 dan 38 meter dan sudah dipersenjatai rudal.

Mengenai security dan after sale service. Pembuatan kapal perang bisa dibuat di galangan kapal swasta. Saya dengar ada kapal perang dibuat di galangan kapal Batam. Batam kan dekat Singapura. Nah, bagaimana securitynya.

Kami sedang membicarakan kepada komisaris kami adalah restrukturisasi perbankan. Mungkin perlu ada rapat yang melibatkan komisi-komisi yang lain. Saya usulkan RDP yang terpadu.

Berikutnya kapal selam. Tahun ini sudah selesai tendernya dan akan ada pembahasan lanjutan. Latarbelakangnya adalah rencana Kemhan dan TNI AL untuk pengadaan satu kapal selam, dan adanya tawaran kerja sama dari Negara lain untuk membuat kapal selam, salah satunya adalah Daewoo. Salah satu yang ditawarkan adalah Kelas 209. Dia beli 9 unit, memang Daewoo belajar dari Jerman, yang mereka bilang mbahnya teknologi kapal selam. Selanjutnya HDW. Sebenarnya kapal selam yang ada di TNI AL itu kelasnya 209 Pak. Ada lagi diatas 209, yaitu 214 tapi memang lebih mahal.

Direktur Utama PT Pindad Adik A Soedarsono:

Dalam pemaparan ini kami bagi dua, yaitu yang memiliki daya gempur dan daya gerak. Kita mengintegrasikan 125 unit yang sudah kita deliver ke TNI, di antaranya sudah beroperasi di Libanon. Kita akan bergerak ke roda rantai Pak. Insya Allah kita akan memproduksi kendaraan tempur roda rantai.

Sebelumnya yang dijual itu receh Pak. Amunisi itu Rp 5000. Senjata itu Rp 7 jutaan. Begitu kita dapat ranpur yang satunya itu nilainya ratusan dolar US Pak. Panser sebanyak 154 unit akan selesai akhir tahun ini, belum ada kejelasan untuk kelanjutan program panser ini di tahun depan Pak.

Selama ini yang mulai 2010 satuan batalyon tempur sudah memakai SS 2 dan pasukan perbatasan. Pistol generasi baru, yaitu G3. Ini agak berat, karena karyawan kami belum terlatih untuk memproduksi pistol ini. Sedangkan untuk amunisi, tahun ini kami produksi 80 juta butir munisi kecil, yang biasanya 60 juta. Ada amunisi khusus dan amunisi kaliber besar.

Untuk 65 panser unit bukan karena kemampuan produksi tapi karena keterbatasan anggaran, jadi belum deliver. Selain itu, ada produk sniper yang telah kami kembangkan dan disertifikasi.

Dari teknologi yang ada ini kita sudah pasarkan ke Negara tetangga, selama ini sudah ditest oleh drivernya dari Malaysia. Sudah lulus dan tinggal penandatanganan kontrak atau LoI, dan tinggal dikirim ke Libanon. Jadi dikirimnya ke Libanon, bukan ke Malaysia. Jadi begitu LoI ditandatangani kami akan memulai produksi.

Untuk kendaraan taktis, juga akan kita deliver ke kodim-kodim yang ada. Beuty kontesnya akan dimulai bulan Oktober. Ini proyeknya ada di Dirjen Renahan Pak. Untuk retroviting AMF kendaraan tank Angkatan Darat. Semua komponen dinyatakan original, jadi harus dari subjek. Jadi kami hanya berlaku sebagai assembly Pak.

Sedangkan di situ juga kami sudah ada MoU untuk senjatanya apakah 90 milimerter. Kenapa 90 milimeter, agar bisa ganti-gantian dengan tank Scorpion Pak. Hingga kini yang masih idle ini soal produksi feel TNT dan Filling Plant TNT Pak. Kita harapkan sampai hari ini ke menteri pertahanan, tapi belum ada respon. Teknologinya, bagaimana mencampur TNT dengan bahan yang lain, agar daya ledaknya lebih besar dari TNT murni.

Selain itu, ada kontrak dari mitra TOT Produk Alutsista , tapi perlu ada patner lokal. Kami sudah teken MoU-nya. Untuk meriam tarik, kita berharap ada kesepakatannya patner joint production. Ada yang agak a lot, karena dalam TOT Kemhan belum sepakat soal konten local. Selain itu, pembuatan TOT itu diplot berdasarkan gambar. Gambar dihitung 5 juta US dolar gitu lho Pak. Kita lihat gambar ini untuk apa? Kalau kita bisa tanpa dengan gambar so what gitu lho? Gambar itu cukup mahal.

Varian-varian yang kita kembangkan, ampibi, dengan canon maupun APC. Kita akan pamerkan dan pada Oktober akan diuji coba Angkatan Darat. Untuk jembatan yang akan habis di Aceh, kita bekerja sama dengan PT Krakatau Steel.

Sebagai penutup kami sampaikan bahwa program 2010, karena problem yang tiba-tiba maka beberapa produk menyebrang ke tahun 2011. Ke depan, untuk mengantisipasi, kalau sudah disetujui di RKAL, maka itu sudah merupakan kesepakatan produk-produk yang akan diproduksi.

Untuk pengembangan produk diharapkan ada DIPA-nya Pak, seperti panser 6×6 dari Pindad dan dibantu sedikit dari Menristek, bukan dari pemerintah langsung. Kalau bisa dipinjamkan sepenuhnya dari bank, karena kalau terlambat, bank akan senang-senang saja Pak, karena argonya jalan terus. Soal administrasi kita disamakan dengan perusahaan swasta. Pembayarannya Pak, dibayarnya sepenuhnya diterima kalau semua barangnya sudah selesai semuanya dikirim. Kalau bisa dibayar per termin Pak.

Sebagai contoh pengadaan 3 unit maritim patrol, kami menawarkan 5 bank, 3 dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri untuk kredit eksport (KE), yaitu BNI dan BRI. BRI New York dan akan dilakukan di Keyman Island. Dari luar negeri, BNP Paribas Paris, dan dari Jerman. Itu nanti akan dipilih langsung oleh Kementerian Keuangan.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso:

Kami menunggu kontrak antara BNI dengan Kementerian Keuangan. Administrasinya pun mencapai satu tahun sendiri. Padahal dengan TNI Angkatan Laut sendiri kami janji 2 tahun, ini sudah mundur 10 bulan.

Pada 27 Desember 2007 itu kami baru bangkit setelah dipailitkan. Betapa beratnya bagi perusahaan yang baru bangun dari dipailitkan untuk mendapat kepercayaan. Kami mendapat kontrak CN 235, akhir bulan lalu kami mendapat kontrak pembangunan Puma dan heli Bell untuk Angkatan Darat.

Untuk renstra 2010-2014 ada kontrak untuk 3 helikopter, 33 super puma. Super puma sudah selesai tesnya, tapi kami belum berani menerbangkannya. Untuk cobat SAR di TNI Angkatan Udara, cogar, sebenarnya pengembangan dari pesawat Super Puma.

Kami dibayar oleh pemerintah Turki untuk mengembangkan pesawat yang akan digunakan TNI Angkatan Laut Turki, berupa pesawat anti submarine dan sedang akan diuji di Prancis, karena di Prancis yang memiliki peralatan tes-nya.

Tiga buah pesawat patrol akan dikembangkan menjadi pesawat kapal anti sub marine (kapal selam), tapi terhambat bukan karena kemampuan tapi karena keterbatasan dana, karena membutuhkan dana sekitar 80 juta dolar US. Dengan setiap pesawat diperkirakan membutuhkan dana tambahan sebesar 15 juta US dolar hingga 20 juta US dolar.

Untuk renstra 2010-2014 dibutuhkan 84 helikopter serbut dan 16 helikopter serang. Kami menawarkan heli bell 412 yang sesuai dengan standar TNI Angkatan Darat, bisa untuk tempur bisa juga untuk evakuasi.

(Jurnal Parlemen)

Dengan Satelit Lapan Bakorkamla Amankan Perairan Bangka Dan Natuna

Pangkal pinang - Badan Koordinasi Keamanan Laut bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam pemanfaatan teknologi pengindraan jarak jauh. Teknologi itu diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo dan Deputi Pengindraan Jarak Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Nur Hidayat, Rabu (6/10) di Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel). Acara itu disaksikan Gubernur Babel Eko Maulana Ali.

Hasil pengindraan jarak jauh menggunakan citra satelit diterima dua stasiun bumi milik Bakorkamla di Pulau Bangka dan Bitung. Dari pengindraan itu bisa diketahui wilayah yang memiliki potensi perikanan dan perlu mendapat pengawasan ketat. Teknologi itu juga memungkinkan melacak kapal, mengidentifikasi kapal, serta memindai tumpahan minyak dan pencemaran dari limbah kapal.

Kerja sama Bakorkamla dan Lapan berlangsung untuk lima tahun ke depan. Pemanfaatan sistem pengindraan jarak jauh itu akan diperluas di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

”Kerja sama ini diharapkan bisa membantu penegakan hukum di laut, khususnya di sekitar Selat Bangka dan Laut Natuna, terkait pencurian ikan,” kata Didik.

Eko Maulana berharap gangguan kapal ikan asing di perairan Babel ke depan tiada lagi.

(Kompas)

Menhan : Kapal Selam Buatan Indonesia Dideklarasikan Tahun Ini

JAKARTA — Guna memperkuat armada tempur untuk menjaga kedaulatan NKRI serta menjaga perbatasan RI dengan negara lain, Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan segera membuat kapal selam tempur. Kapal selam tempur tersebut akan menjadi yang pertama kali dibuat di Indonesia.

Setelah berhasil membuat kapal perang terbesar se-Asia Tenggara dengan dilengkapi peralatan tempur canggih, kini Kementerian Pertahanan mulai serius mempersiapkan rencana pembuatan kapal selam yang merupakan alat tempur bawah laut tersebut. Bahkan, Purnomo menjadwalkan kapal tempur dasar laut tersebut akan rampung pada tahun ini.

“Pada tahun ini kami akan deklarasikan untuk membangun kapal selam di Indonesia. Kami akan bekerja keras mewujudkannya. Saya, Wakil Menhan, segenap Sekjen, dan Dirjen di lingkup Kemenhan saat ini sedang mencari satu program, satu master plan bagaimana kami bisa membangun kapal selam di Indonesia,” ujar Purnomo saat memberikan sambutannya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kemenhan, Selasa (31/8/2010).

Purnomo juga menjelaskan, hingga saat ini produk-produk hasil industri pertahanan dalam negeri yang terus dikembangkan sudah mendapat respons positif dunia internasional. Karena selain untuk memenuhi kuota persediaan peralatan tempur dalam negeri, peralatan serta kendaraan tempur yang diproduksi nasional juga dipasarkan ke negara lain.

Beberapa produk seperti helikopter, pesawat tempur, hingga kapal tempur teknologi canggih serta persenjataan lainnya juga kerap mendapat pujian dari negara-negara lain. “Beberapa hasil industri pertahanan hingga saat ini memang terus kami pasarkan ke luar negeri,” ujar Menhan.

Kompas

Rencana Kedepan Selain PKR PT PAL Akan Bangun LST Dan Hydrography

SURABAYA - PT PAL Indonesia menjajaki peluang pengadaan kendaraan perang dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) setelah berhasil mendapatkan kontrak pembangunan kapal perusak kawal rudal (PKR) senilai Rp 4 triliun.

Direktur Utama PAL, Harsusanto mengatakan, Kemenhan sudah menyatakan minat untuk membuat kontrak lanjutan tersebut. “Yang sudah di depan mata untuk landing ship tank dan hydrography,” katanya ketika ditemui usai menghadiri Kontrak Pembangunan Kapal (Ship Building Contract) Lima Kapal Kanker Pertamina dengan Empat Galangan Kapal, Kamis (26/8).

Untuk pembangunan kapal PKR sendiri, kata Harsusanto, pihaknya akan melanjutkan finalisasi kontrak pada bulan depan dan merampungkannya Oktober mendatang. Dalam proyek ini, PAL bermitra dengan Damen Schelde, pabrikan kapal asal Belanda. Bagi Damen sendiri, kata dia, pembuatan PKR gabungan ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka.

Harsusanto berharap, terjadi transfer teknologi dalam proyek PKR yang perdana ini. Sehingga, untuk proyek selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri. “Wah, potensinya ke depan bisa sampai 10 kapal (PKR),” katanya.

Menteri Perindustrian, MS Hidayat berharap proyek perdana kapal PKR oleh PAL ini mampu menjadi titik awal yang baik bagi industri alutsista nasional. “Karena itu, ini (proyek PKR) menjadi tugas berat bagi PAL,” ucapnya dalam kesempatan yang sama.

(Republika)

Setelah Fregat Kelas La Fayette RI Rancang Kapal Selam Sendiri

Maket Fregate Pesanan TNI-AL

Jakarta - Setelah merasa mapan dalam industri pertahanan untuk matra darat, Indonesia pun merancang industri pertahanan bagi matra laut. Meski belum resmi diluncurkan, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, Indonesia akan membangun kapal selam sendiri. Terlebih setelah PT PAL Surabaya mengembangkan kapal perang jenis fregat kelas La Fayette.

”Kami sebenarnya cukup bisa membangun sendiri industri pertahanan untuk Angkatan Laut. Sekarang Indonesia sudah membangun kapal perang modern sejenis fregat kelas La Fayette seperti yang dimiliki Singapura dan akan selesai dalam waktu empat tahun oleh PT PAL,” ujar Purnomo di sela-sela seminar ”Pertahanan Nasional Indonesia dalam Perspektif Sosial-Budaya” di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu (25/8).

Menurut Purnomo, keberhasilan membangun kapal perang modern membuat pemerintah cukup percaya diri memperkuat industri pertahanan untuk Angkatan Laut. ”Saya katakan bisa enggak dalam waktu dekat ini kita membangun kapal selam. Kita, kan, punya dok yang cukup untuk membangunnya di Surabaya,” ujarnya.

illustrasi Dok U-214 jerman

Industri pertahanan dalam negeri, lanjut Purnomo, sudah cukup membanggakan, terutama untuk matra darat. Keberhasilan PT Pindad membuat panser dan senapan serbu SS1 dan SS2 merupakan salah satu contoh. Panser buatan Pindad kini sudah diekspor ke negara-negara ASEAN.

Pengamat militer Salim Said mengungkapkan, Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun industri Angkatan Laut sendiri. Menurut dia, sebenarnya sudah sejak dulu Indonesia dapat membuat kapal perang, termasuk kapal selam, sendiri.

Salim mengatakan, pembangunan industri pertahanan TNI Angkatan Laut sudah sangat mendesak. Beberapa insiden di perbatasan laut Indonesia-Malaysia harus menjadi pelajaran, betapa mendesaknya Indonesia memperkuat industri pertahanan bagi matra laut.

( Kompas)

PT. DI sedang mengembangkan Hovercraft pesanan TNI AD

Senin, 01 Februari 2010 PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang awalnya hanya menelurkan teknologi di bidang kedirgantaraan perlahan-lahan akan melebarkan sayapnya untuk memproduksi kendaraan multi guna Landing Hovercraft Utility (LHU) IHOV-20 TM. Kendaraan ini mampu diajak melesat di atas air maupun di darat dan mampu membawa beban diatasnya seberat 20 ton.

Saat ini untuk mencakup wilayah indonesia yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan kendaraan jenis ini untuk wilayah-wilayah yang sulit dilalui oleh kendaraan biasa. PT. DI sudah menciptakan satu unit prototype untuk di uji coba dan juga sekaligus menyelesaikan dua unit lagi pesanan TNI AD. Hovercraft ini sangat sesuai apabila dioperasikan untuk menanggulangi bencana alam seperti tsunami yang pernah terjadi di aceh lima tahun lalu maupun bencana alam lainnya diwilayah indonesia. (LHU) IHOV-20 TM menggunakan mesin 2 X Marine Diesel Engine 1.550 HP dan mampu melaju 40 knots dengan beban maksimal 20 ton.

Bila difungsikan sebagai bagian dari alutsista (LHU) IHOV-20 mampu mengangkut 2 unit kendaraan taktis dan bisa juga mengangkut 1000 pasukan untuk melaksanakan operasi pendaratan.

Di bidang peroketan LAPAN sedang mengembangkan roket RKN 200 double stage dan RX 1020 single stage yang akan menjadi cikal bakal peluru kendali milik indonesia. Lapan akan selalu berusaha untuk mengembangkan teknologi ini karena sifatnya yang strategis dan tidak ada satupun negara yang sudah menguasai teknologi ini untuk berbagi.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta menegaskan TNI-AD akan meremajakan secara bertahap semua alat utama sistem senjata (alutsista) tidak layak pakai untuk diperbarui atau diganti dengan yang baru buatan dalam negeri agar nyawa prajurit tidak menjadi taruhan. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri kasad mengharapkan agar setiap pembelian yang dilakukan dengan pihak luar harus ada transfer teknologi dengan begitu suatu saat industri pertahanan indonesia akan menjadi lebih mandiri dan mampu menyokong kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI. (Ars)

Suara merdeka, Media Indonesia

Kontrak Persenjataan Domestik Diperpanjang

03 Agustus 2010, Jakarta -- Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, penandatanganan kontrak pengadaan alat utama sistem senjata TNI dan Polri dari dalam negeri diperpanjang hingga akhir tahun.

"Kita beri waktu hingga akhir tahun," katanya ketika di konfirmasi ANTARA di Jakarta, Selasa, menjawab mengenai batas akhir penandatanganan kontrak pengadaan alat utama sistem senjata TNI dan Polri dari dalam negeri yang berakhir 20 Juni 2010.

Menurut dia, jika ada pengadaan peralatan utama TNI yang sudah dapat ditandatangani kontraknya sebelum akhir tahun, hal itu akan segera ditindaklanjuti.

Ia mengatakan, sebagai komitmen pemerintah untuk memberdayakan industri pertahanan dalam negeri maka pihaknya telah menyiapkan daftar belanja peralatan utama sistem persenjataan TNI dan Polri yang tertuang dalam 13 kontrak dengan dana yang disiapkan Rp 800 miliar.

"Dana tersebut diambil dari APBN 2010 sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung pemberdayaan atau revitalisasi industri pertahanan dalam negeri," kata ujar Sjafrie.

Ia menambahkan, 13 kontrak pengadaan peralatan itu dari dalam negeri meliputi persenjataan ringan dan menengah yang telah dapat diproduksi industri pertahanan nasional.

"Secara rinci, jenisnya apa saya tidak tahu. Tetapi kira-kira secara umum meliputi persenjataan ringan dan menengah," kata Sjafrie.

ANTARA News

LIPI Pamerkan Radar Buatan Indonesia

Balai Konservasi Biota Laut LIPI Ambon akan memamerkan radar buatan Indonesia dalam acara Maluku Expo, 31 Juli-5 Agustus, di Lapangan Merdeka, yang diadakan sebagai bagian pelayaran internasional Sail Banda.

“Karena Maluku adalah daerah kepulauan, maka kebutuhan akan sarana komunikasi sangatlah penting. Untuk itu, kami akan memamerkan contoh radar yang dibuat LIPI dan bisa digunakan untuk sistem navigasi maupun komunikasi,” kata Kepala LIPI Ambon, Augy Syahailatua, Senin (26/7/2010).

Menurut dia, selama ini radar yang digunakan di Indonesia merupakan barang impor. Untuk itu, LIPI mencoba membuat satu terobosan yang akan diperkenalkan di Maluku. “Radar buatan LIPI merupakan yang pertama dibuat Indonesia dan dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Selain memamerkan radar buatannya, LIPI juga akan menampilkan hasil penelitiannya dan berbagai mesin teknologi tepat guna untuk mengolah bahan makanan menjadi produk bernilai ekonomis.

“Kami akan menampilkan berbagai cara pengolahan makanan, seperti abon, kerupuk ikan, dendeng, dan lain-lain, dengan metode yang lebih baik dan hemat yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna LIPI,” kata Syahailatua.

Ia menjelaskan, pihaknya juga akan menyiapkan KM Riset Baruna Jaya VII untuk diikutsertakan dalam Parade Kapal Riset pada pameran yang akan berlangsung pada 31 Juli-5 Agustus mendatang.

“Kapal itu juga akan digunakan untuk mengakomodasikan 30 pelajar SMA dan mahasiswa se-Kota Ambon untuk mengikuti pelayaran Remaja Bahari Lintas Nusantara pada awal Agustus mendatang,” ujarnya.

Pelayaran pendek selama lima hari melintasi Kepulauan Lease dan Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah, itu akan diisi dengan sosialisasi pelestarian daerah pesisir dan laut, serta pertandingan voli dan sepak bola antarpeserta dengan penduduk setempat untuk menjalin kebersamaan.

“Selain informasi bagaimana caranya menjaga terumbu karang, padang lamun, ekosistem mangrove, dan sebagainya di daerah masing-masing, kami juga akan memberikan metode dan cara pengolahan makanan bernilai ekonomis dengan lebih hemat kepada masyarakat yang disinggahi,” katanya.

SURYA Online

Menhan Siap Bangun Industri Alutsista Dalam Skala Besar Di Surabaya

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengunjungi CV Sari Bahari industri rekanan PT Pindad Malang yang memproduksi cashing Bomb P 100 dan Roket P 100 Live, Selasa (13/7/2010). Tampak Menhan Meninjau Cashing Bomb P 100 yang mempunyai diameter 273 mili meter dengan total berat 100 sampai 125 kilogram.

Malang - Menteri Pertahanan RI (Menhan), Purnomo Yusgiantoro, siap membangun industri alutsista (alat utama sistem persenjataan) dalam skala besar di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Hal tersebut dikatakan Purnomo, Selasa, saat berkunjung ke pabrik pembuatan casing Bomb P 100 dan Roket P 100 Live di PT Sari Bahari, Jalan Bendungan Sempor 12, Kota Malang.

Mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) ini tidak menjelaskan, kapan pembangunannya akan dimulai, namun tujuan pembangunan yakni mendorong agar industri alutsista dalam negeri dapat berkembang pesat, sebab dapat meningkatkan pertahanan dan ekonomi dalam negeri.

Ia menjelaskan dengan benyaknya perusahaan yang bergerak di bidang alutsista, maka selain bisa memenuhi kebutuhan latihan militer di Indonesia, juga dapat meningkatkan ekonomi yang kemudian dapat membuka peluang tenaga kerja, khususnya di sejumlah daerah.

“Konkret dorongan pemerintah agar perusahaan alutsista semakin pesat, yakni mempermudah sertifikasi pembuatan senjata dan mendukung munculnya sejumlah perusahaan swasta,” katanya.

Dengan banyaknya perusahaan yang memproduksi alutsista, maka Indonesia tidak akan ketergantungan dengan luar negeri dalam hal permasalahan alutsista.

“Dengan tumbuhnya perusahaan yang bergerak di bidang persenjataan dalam negeri, maka kita tidak lagi tergantung dengan luar negeri,” tegasnya.

Ia menjelaskan, setiap tahunnya kebutuhan alutsista di lingkungan TNI AU semakin meningkat, oleh karena itu harus didukung oleh produksi yang cukup. “Kebutuhan semakin meningkat maka sektor industri pertahanan juga harus ditingkatkan,” katanya.

Sementara pemilik pabrik PT Sari Bahari, Ricky Hendrik Egam mengatakan, permasalahan yang sering menimpah perusahaan swasta bidang alutsista, yakni mengenai setifikasi.

Ia menjelaskan, industri yang digelutinya sejak tahun 1993 ini, masih merasa kesulitan dalam kepengurusan sertifikasi jenis rudal dan roket. “Ini mungkin permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan alutsista swasta,” katanya.

Oleh karena itu, diharapkan dorongan pemerintah dengan mempermudah sertifikasi, dapat membuka perkembangan perusahaan alutsista di Indonesia.

Sementara itu, PT Sari Bahari merupakan rekanan dari PT Pindad, dan setiap bulannya mampu memproduksi hingga 100 unit Bomb P 100 dengan ukuran casing diameter 273 milimeter dengan total berat 125 kilogram.

Bom hasil PT Sari Bahari ini, pernah digunakan oleh pesawat Sukoi SO-27 SK dan pesawat tempur F5 Tiger milik Amerika.

Dephan

Komisi I DPR Tak Masalahkan Barter Antara PT Pindad dan Malaysia Terkait Pembelian Panser

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Kemal Aziz Stamboel menyatakan tak masalah dengan barter yang dilakukan antara PT Pindad dan pemerintah Malaysia terkait pembelian panser. Ia menyatakan bahwa barter dilakukan biasanya menguntungkan kedua belah pihak.

“Kalau kita butuh barang yang belum bisa dibuat oleh kita ditukar dengan barang yang sudah bisa diproduksi kita, itu baik saja. Kalau bermanfaat, ya tidak ada masalah,” sahut Kemal kepada Media Indonesia di Jakarta, Rabu (9/6).

Ia mengaku belum pernah mendengar perjanjian barter tersebut. Meski menyatakan tak bermasalah, ia tak serta merta mendukung barter yang dilakukan pemerintah. “Tapi bukan berarti dukung,” tegasnya.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menyatakan bahwa 25 persen dari total pembayaran pembelian 32 panser anoa buatan PT Pindad akan dibayar melalui sistem barter. Barter dilakukan dengan menukarnya dengan sedan buatan Proton Malaysia yang selanjutnya digunakan sebagai armada taksi.

Media indonesia

Kemampuan PT. Pindad Dalam Memproduksi Amunisi

11 Mei 2010, Jakarta -- PT. Pindad memiliki tradisi yang kuat dalam bidang desain dan produksi senjata maupun amunisi. Aktivitas utama PT. Pindad adalah melakukan bisnis alat dan peralatan yang dapat mendukung kebijakan yang independen dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Dilihat dari produk yang dihasilkan, PT. Pindad terdiri dari dua direktorat yaitu Direktorat Produk Militer dan Produk Komersial. Direktorat Produk Militer membawahi Divisi Amunisi, Divisi Senjata dan Unit Bisnis Workshop dan Prototipe. Sedangkan Direktorat Produk Komersial membawahi Divisi Mekanik, Listrik, Forging dan Pengecoran, Unit Bisnis Tool Shop, Stamping dan Laboratorium.

Divisi Amunisi memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di Turen, Malang, Jawa Timur, untuk memenuhi kebutuhan permintaan pemerintah dan juga pengembangan produk, fasilitas produksi dilengkapi dengan pendirian Filling Plant untuk mendukung produksi mortar shells, bom, TNT blocks, shaped charges dan lain-lain.

Saat ini, Divisi Amunisi telah menjadi divisi yang dapat diandalkan dan tetap mampu memproduksi berbagai jenis amunisi dan logistik militer, pyrotechnics dan peralatan untuk mendukung kebutuhan pemerintah maupun swasta.

Hampir semua produk Divisi Amunisi telah melalui berbagai pengujian sesuai dengan standar NATO dan juga militer Amerika Serikat. Penelitian dan pengembangan telah dilakukan untuk mendapatkan analisis yang akurat terhadap desain dan kinerja produk.

Fasilitas laboratorium kimia dan pengujian tembakan juga tersedia untuk mencapai standar yang diinginkan. Fasilitas produksi saat ini sudah dapat memproduksi peluru kaliber 9 mm, 5,56 mm (SS109 and M193), 7,62 mm, 12,7 mm, 0.38", dan mempunyai filling plant, pyrotechnic, tool shop, stamping, serta perlakuan panas.

Untuk mendapatkan produk yang berkualitas tinggi, kontinuitas produksi dan pasokan, pemeliharaan fasilitas produksi dilakukan secara teratur dan berkala. Tenaga kerja ahli bidang produksi dilatih secara profesional baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan SDM. Bantuan teknis disediakan untuk memandu proses produksi agar menghasilkan pasokan produk yang optimal.

Divisi ini juga telah mendapat sertifikat ISO 9001 dari SGS Yearsly-International Certification Services Ltd, Inggris pada tahun 1994. Semua proses produksi harus memenuhi standar ini. Salah satu unsur penting dalam menerapkan standar ini adalah menyediakan penggunaan sistem Statistical Process Control (SPC).

Pabrik Divisi Amunisi PT.Pindad didesain menghasilkan sekitar 150 juta amunisi per tahun, mortir, dan bom dengan berbagai kaliber dan ukuran. Sebagian besar yang diproduksi adalah peluru kaliber 5,56 mm. Porsi produksi peluru kaliber 5,56 mm mencakup 75% dari total jumlah produksi. Peluru kaliber 5,56 mm merupakan peluru senapan serbu SS1 yang merupakan senjata organik TNI/Polri.

PT. Pindad juga telah mampu membuat aneka bom dan ranjau laut yang diisi bahan peledak hingga 750 kg. Selain itu, PT Pindad juga mengembangkan peluru yang dapat menembus pelat baja kemudian meledak dan mempunyai daya bakar. Peluru ini dipasangkan dengan senjata untuk sniper atau penembak jitu.

PT. Pindad sudah menguasai teknologi untuk amunisi kaliber kecil. Tahun tahun mendatang, PT Pindad akan mengembangkan amunisi kaliber besar. Amunisi kaliber 20 mm dan kaliber 120 mm telah dilakukan pengembangannya pada tahun 2009. Kemudian pada tahun 2010 ini, PT Pindad merencanakan akan memproduksi amunisi kaliber 105 mm.

Selanjutnya pada 2011, akan dikembangkan warhead dan rudal dengan mode proximity fuse. Proximity fuse menyebabkan kepala rudal akan meledak pada jarak yang telah ditentukan dari target. Teknologi proximity fuse ini menggunakan kombinasi satu atau beberapa sensor di antaranya radar, sonar aktif, infra merah, magnet, foto elektrik. Tidak hanya itu,PT Pindad juga merencanakan akan memproduksi rudal darat pada tahun 2012 mendatang.

Disamping untuk memenuhi kebutuhan peluru TNI/Polri, PT. Pindad juga telah mengekspor peluru ke beberapa negara tetangga antara lain Singapura Filipina dan Bangladesh. PT. Pindad (Persero) juga telah mengekspor satu juta butir amunisi ke sebuah klub olahraga menembak di Amerika Serikat. dengan nilai transaksi ekspor tersebut mencapai 200.000 dollar AS.

Pemasaran produk amunisi di AS sangat menjanjikan, permintaan amunisi untuk keperluan olahraga menembak di AS sangat tinggi. Pemenuhan pesanan dari klub olahraga menembak di AS tersebut juga diharapkan dapat membuka jalan bagi pemasaran amunisi produksi PT. Pindad untuk militer AS. Produk Pindad juga dinilai berkualitas baik.

Dengan melihat kemampuan yang dimiliki PT. Pindad dan dalam rangka menunjang program revitalisasi industri pertahanan dalam negeri, maka menjadi kewajiban semua pihak termasuk TNI/Polri untuk menggunakan senjata dan amunisi buatan PT. Pindad untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Hal ini senada dengan petunjuk Presiden RI yang mewajibkan penggunaan industri pertahanan dalam negeri, kecuali hal – hal yang belum bisa diproduksi sendiri.

DMC