Helikopter Kodam XVII/Cenderawasih Diberondong Tembakan

3 Agustus 2011, Sentani (ANTARA News): Pesawat helikopter Mil Mi-17 Kodam XVII/Cenderawasih, diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di sekitar Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, Rabu, sekitar pukul 14.10 WIT.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letnan Kolonel Ali H Bogra, di Jayapura, mengonfirmasi kejadian tersebut.

Mi-17 yang dipiloti Mayor CPN Kandek dan Letnan Satu CPN Fandi, lepas landas dari Bandara Puncak Jaya dengan tujuan Wamena mengevakuasi seorang anggota TNI Yonif 753/AVT, atas nama Pratu Fana S Hadi.

Tamtama ini adalah penembak senapan pada Komando Taktis Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan yang ditembak pihak tak diketahui di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Selasa (2/8).

"Dua titik bagian badan helikopter itu berlubang akibat rentetan tembakan dari bawah itu," kata Bogra.

Dua titik itu adalah badan bagian bawah samping kiri roda depan di bawah kursi kopilot, dan di samping kanan dekat mesin pesawat.

"Tembakan kedua ini bahkan menembus badan korban penembakan yang dievakuasi tersebut," katanya.

Tembakan di titik kedua ini mengenai rusuk kiri Hadi. Kondisi korban yang sudah kritis menjadi semakin kritis sehingga membuat nyawanya tidak bisa tertolong lagi dan meninggal dalam penerbangan ke Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya.

Sekitar pukul 02.30 WIT, helikopter itu mendarat di Bandara Wamena. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Wamena, dan pada pukul 16.00 WIT korban dievakuasi ke Jayapura dengan menggunakan helikopter Puma kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Arioko.

Rencananya korban Pratu Hadi akan diterbangkan ke tanah kelahirannya di Kalimantan, Kamis (4/8).

Akhir-akhir ini penembakan terhadap anggota TNI di Kabupaten Puncak Jaya terus terjadi. Pada hari pertama masuk puasa juga terjadi penembakan di Kampung Nafri, Kota Jayapura, satu satu orang anggota TNI bersama tiga orang masyarakat sipil tewas di tempat.

Source : ANTARA News

PT. DI akan Produksi Helikopter Fennec dan Ecuirrel

AS550 C3 AS550 C3 Fennec. (Foto: Eurocopter/Céline SIMONPAOLI)

4 Juli 2011, Jakarta (Kontan): PT Dirgantara Indonesia bakal mengembangkan dua helikopter baru untuk menggantikan NBO 105 yang produksinya bakal berakhir tahun ini. Pengembangan dua jenis helikopter itu merupakan hasil kerjasama dengan perusahaan asal Eropa, Eurocopter.

Juru bicara PT Dirgantara Indonesia, Rakhendi Triyatna mengatakan dua helikopter yang akan diproduksi masih sejenis dengan helikopter NBO 105. Kedua jenis helikopter yang akan diproduksi adalah Fennec dan Ecuirrel. "Kami sudah menandatangani kerjasama lanjutan dengan Eurocopter minggu lalu," kata Rakhendi, Senin (4/7).

Rakhendi mengatakan produksi NBO 105 yang berakhir tahun ini juga bekerjasama dengan Eurocopter sejak 1976. Hingga tahun 2011, PT Dirgantara Indonesia sudah memproduksi 123 unit NB 105. Dirgantara Indonesia juga bekerjasama dengan Eurocopter sejak 1982 untuk membuat helikopter Super Puma.

Selain itu, mereka juga bekerjasama dalam memproduksi helikopter EC 725 dan EC225, namun Dirgantara Indonesia hanya membuat badan dan ekor helikopter. Sedangkan perakitannya dilakukan oleh Eurocopter di Prancis.

Produksi dua helikopter terbaru menurut Rakhendi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar di dalam negeri terutama untuk TNI. Demikian juga dengan dua helikopter terbaru yang akan diproduksi menurutnya akan memenuhi kebutuhan pasar baik TNI atau SAR. "Selain untuk kebutuhan dalam negeri, helikopter yang diproduksi juga akan dipasarkan ke negara tetangga," kata Rakhendi.

Rakhendi berharap produksi dua jenis helikopter terbaru dapat dilakukan secepatnya. Namun dia belum bisa memastikan waktunya karena pembicaraan yang dilakukan dengan Eurocopter masih tahap awal.

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom) Bambang S Ervan mengatakan Dirgantara Indonesia pasti sudah mempertimbangkan pasar dari dua jenis helikopter terbaru yang akan diproduksi. Namun jika helikopter itu merupakan pengembangan dari NBO 105, maka menurutnya akan cocok dengan kebutuhan pasar di Indonesia. "Selain untuk kebutuhan TNI dan SAR, bisa juga dipergunakan oleh perusahaan pertambangan dan kebutuhan pesawat charter," kata Bambang.

Source : Kontan

Indonesia Berupaya Tingkatkan Industri Pertahanan Dalam Negeri

Jakarta - INDUSTRI pertahanan dalam negeri diharapkan bisa mandiri. Untuk itu perlu upaya pembinaan dari pemerintah pada pelaku industri pertahanan agar produk pertahanan Indonesia dapat dipercaya oleh konsumen di dalam dan luar negeri.

“Ada langkah-langkah untuk menyukseskan rencana pembangunan alutsista jangka panjang yang dipasok di dalam negeri, pertama perlu ada konsistensi pengadaan alutsista produk dalam negeri hasil Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),”kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jakarta, Senin (27/6).

Purnomo menambahkan, langkah kedua dari Kemhan adalah dengan menyiapkan program offset dalam rangka pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Program ini diaplikasikan dengan alih produksi dan teknologi alutsista dari luar negeri.

“Juga offset, yang merupakan bagian dari counter trade, yang merupakan kesepakatan pemerintah sebagai pihak pembeli dengan pihak asing penyedia produk pertahanan guna mengikut sertakan pihak pembeli dalam proses produksi untuk keperluan ToT sebagai prasyarat jual beli. Ini bertujuan untuk membangun kemampuan produksi bagi industri pertahanan,”jelas Purnomo.

Ketiga, kata Purnomo, adalah dengan melakukan Research and Development (R&D), dengan melakukan sinergitas R&D dan alih teknologi. “Maka perlu peningkatan anggaran R&D dan alih teknologi pertahanan agar dapat melakukan kerjasama R&D terkait dengan belanja alutsista,”kata Menhan.

Menhan menambahkan, perlu dilakukan penataan struktur industri pertahanan untuk meningkatkan industri pertahanan yang sesuai kapasitas produksi.

(Source : Jurnas)

Habibie Bujuk Para Ilmuwan RI Pulang Habibie Bujuk Para Ilmuwan RI Pulang Kampung

Mantan Presiden BJ Habibie membujuk 48.000 ilmuwan Indonesia, yang saat ini tersebar di mancanegara, agar pulang kampung. Mereka adalah para ahli yang bekerja di industri dirgantara.

Para ilmuwan diharapkan bisa ikut membangun industri startegis dirgantara Indonesia dan mengembalikan kejayaan industri ini.

“Sekarang sudah ada komitmen baik dari pemerintah, kita harus dukung itu dan itu tugas saya sebagai 'eyang' (kakek),” kata Habibie saat berdialog dengan puluhan mahasiswa UGM di Yogyakarta, Kamis 26 Mei 2011.

Ia menjelaskan, pasca tragedi pesawat MA 60, masyarakat dan pemerintah Indonesia rindu akan kejayaan industri dirgantara pada tahun 1990-an. Namun keinginan tersebut diharapkan jangan sampai masuk ke perangkap untuk berpolemik seperti masa Orde Baru lalu, sehingga industri dirgantara melemah.

Dia menyatakan, industri pesawat terbang dan kapal Indonesia sempat berjaya di masa lalu. Namun tahun 1995 atas keinginan IMF industri yang berhasil memperkerjakan 48 ribu ilmuwan tersebut harus ditutup dengan berbagai alasan.

“Kita dibangkrutkan secara sistematis. Padahal kita sehat, yang memiliki utang itu pihak swasta. Itu siapa? Mereka sendiri yang menanam investasi di sini,” kata Habibie.

Source : vivanews

Artileri Medan TNI-AD Diperkuat Meriam 105 mm KH 178 Buatan Korsel

Pelaksanaan penembakan 6 pucuk meriam 105 mm KH 178 saat uji terima.

Kesenjataan Artileri Medan sejak tahun 1982 telah menggunakan meriam jenis meriam 105 mm M 101 A1 buatan Amerika Serikat. Alutsista ini telah memperkuat persenjataan TNI AD serta meningkatkan Profesionalisme Prajurit Armed dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Dalam kurun waktu 24 tahun sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan dalam pembentukan satuan baru sesuai Renstra 2009 s/d 2014, maka pimpinan TNI menyetujui untuk pembentukan satuan meriam 105 mm dan rematerialisasi satuan meriam 76 mm.

Setelah melalui beberapa proses pemilihan dan peninjauan maka pimpinan TNI memilih meriam 105 mm KH 178 buatan Korsel sebagai Alusista yang akan memperkuat TNI AD. Sejumlah 3 Batalyon meriam KH 178 pada tahun 2010 dan 2011 akan dialokasikan untuk Rematerialisasi.

(Source : Pussenarmed)

Indonesia Harus Miliki 1.500 Unit Pesawat Untuk Jaga NKRI

Pesawat Tempur Sukhoi TNI AU.

Makassar - Marsekal TNI AU Eddy Suyanto mengatakan “bahwa Indonesia untuk menjaga wilayah udaranya yang dilewati 6.000 pesawat per hari harus membutuhkan monitoring sampai 24 jam,” katanya saat ulang tahun ke 60 Koopsau di pangkalan udara Sultan Hasanuddin di Makasar kemarin.

menurut Eddy, memerlukan kerja keras dan dedikasi yang memumpuni untuk mengawasi wilayah udara Indonesia karena mengingat terbatasnya jumlah pesawat tempur TNI AU, “Indonesia harus memiliki 1.500 unit, tapi saat ini hanya memiliki 250 unit,” katanya.

Eddy menambahkan bahwa TNI AU memiliki empat sektor, yaitu Jakarta (sektor I), Makassar (sektor II), Medan (sektor III) dan Biak (sektor IV). Sektor II berada di Makassar yang mengawasi Gorontalo, Tarakan, Balikpapan, Malang, dan Jombang. “Penempatan 4 Sektor merupakan rencana strategis TNI AU yang telah disesuaikan dengan anggaran pertahanan dari pemerintah”, katanya.

Menurut Eddy, perencanaan strategis juga diperlukan, termasuk pelatihan dan penambahan pesawat sukhoi. “Pertahanan udara tidak hanya terdiri dari pesawat tetapi sistem radar, pesawat tempur, rudal, dan elemen lain yang harus diperbaiki” tambahnya.

(Source : TEMPO Interactive)

Lima Hercules Segera Perkuat TNI-AU

C-130 Hercules USAF. (Foto: U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Eric Harris)

11 Juni 2011, Jakarta (ANTARA News): Sebanyak lima unit pesawat angkut C-130 Hercules akan segera memperkuat TNI Angkatan Udara, kata Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat di Jakarta, Sabtu.

Ditemui ANTARA usai memimpin serah terima jabatan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I, Kasau Marsekal Imam Sufaat mengatakan lima pesawat angkut C-130 itu akan tiba di Indonesia dalam dua tahun mendatang secara bertahap.

"Kami membutuhkan sembilan pesawat Hercules, dalam dua tahun ini semoga bisa dipenuhi lima dulu. Dengan penambahan sembilan unit itu, maka TNI Angkatan Udara akan memiliki 30 unit," katanya.

Ketigapuluh unit Hercules itu, lanjut Imam terdiri atas pesawat tanker sebanyak dua unit, pesawat VIP dua unit, dan pesawat operasional untuk mengangkut dua batalyon sebanyak 26 unit.

Ia menuturkan, untuk memenuhi sembilan unit Hercules ke depan maka pihaknya telah menjajaki beberapa tawaran dari beberapa negara.

"Dari beberapa tawaran itu, kami pilih yang terbaik," kata Kasau.

Hingga kini setidaknya tiga negara yang menawarkan hibah pesawat angkut C-130 Hercules kepada Indonesia, seperti Amerika Serikat, Australia dan Norwegia.

Pemerintah Amerika Serikat dan Australia menawarkan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe E dan J dengan potongan harga khusus kepada pemerintah Indonesia pada 2012.

Enam Hercules hibah dari AS itu merupakan pesawat yang sebelumnya diperuntukkan bagi tiga negara di Asia dan Afrika. Namun, semua sebelum dihibahkan ke Indonesia telah mengalami perbaikan dan modifikasi.

AS menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia. Bantuan berupa potongan harga dengan mengunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Sementara Pemerintah Norwegia menawarkan empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia, yang telah digunakan Angkatan Udara Norwegia.

Sebelum dihibahkan, Norwegia sepakat untuk melakukan peremajaan terlebih dulu atas biaya mereka. Empat unit Hercules tipe H yang ditawarkan tersebut keseluruhannya bernilai 66 juta dolar AS.

Sedangkan Australia menawarkan Hercules Tipe J, sesuai hasil kunjungan Kepala Staf Angkatan Udara Australia pada awal 2011, maka Australia akan segera menyerahkan hibahnya kepada Indonesia.

Source : ANTARA News

Buat Jet Tempur Bersama Korsel, Indonesia Sertakan 30 Insinyur

18 Mei 2011, Jakarta (TEMPO Interaktif): Pemerintah Indonesia akan mengirimkan 30 insinyur terbaik dalam bidang industri pertahanan ke Korea Selatan dalam rangka kerjasama pembuatan jet tempur Indonesia-Korea Selatan. "Ada 30 insinyur Indonesia yang akan terlibat dalam poyek ini," kata Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Agus Suyarso, usai Seminar Industri Pertahanan di Gedung Antara, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.

Menurut dia, kerjasama ini melibatkan 150 tenaga ahli/insinyur termasuk dari Korea. Karena Indonesia berpartisipasi sebesar 20 persen dalam proyek ini, maka 30 orang berasal dari Indonesia. 30 orang ini akan diambil dari PT Dirgantara Indonesia (DI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). "Sedang dikumpulkan. Paling lambat Juli nanti dikirim," ujarnya.

Namun tak hanya satu kelompok ini saja yang akan mempelajari cara, riset
dan pengembangan pembuatan lima prototype pesawat tempur multi-mission generasi 4,5 yang disebut Jet Fighter KF-X/IF-X ini. masih ada lima kelompok lain yang nantinya akan terlibat secara bergiliran. "Ada enam kelompok, jadi 30 kali 6 artinya ada sekitar 180 orang," kata Agus.

Rencananya sekelompok insinyur tersebut akan bergiliran setiap empat bulan sekali.

Indonesia Dapat Satu Jet Tempur Kerjasama dengan Korea Selatan

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam pengembangan industri pembuatan jet tempur terus berlanjut. Proyek yang pembagian pembiayaannya 80 persen Korea Selatan dan 20 persen Indonesia ini rencananya akan membuat lima prototipe jet tempur KF-X/IF-X, pesawat tempur multimission generasi 4,5.

"Empat prototipe untuk Korea dan satu untuk kita (Indonesia)," kata Direktur Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Pothan, Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Agus Suyarso, dalam Seminar Industri Pertahanan di Gedung Antara, Jakarta, Rabu 18 Mei 2011.

Dengan komposisi pembiayaan total 80:20 ini, artinya pemerintah hanya menyumbang US$ 1,01 miliar atau sekitar 10,1 triliun dari total biaya sebesar US$ 5,05 miliar. Proyek ini akan berlangsung selama 10 tahun, tepatnya hingga tahun 2020. "Nanti rencananya kalau untuk trading-nya 250 pesawat, 200 untuk mereka, 50 untuk kita," kata dia.

Kerjasama pembuatan pesawat tempur ini menjadi salah satu cara Indonesia dalam rangka pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista) untuk kebutuhan sekarang dan masa depan. Selain itu juga untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan dan meningkatkan kemandirian dan sistem pertahanan strategis.

Sumber: TEMPO Interaktif

RI-Turki Bangun Kerjasama di Bidang Industri Pertahanan

Puna ANKA produksi industri pertahanan Turki. (Foto: TAI)

Jakarta - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (19/1), di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Turki untuk Indonesia HE Murat Adali. Kunjungannya kali ini adalah dalam rangka pertemuan pembangunan kerjasama industri pertahanan antara RI dan Republik Turki yang dilangsungkan di Ditjen Pothan Kemhan dan dipimpin oleh Sekretariat Ditjen Potensi Pertahanan Laksma TNI Leonardi.

Pertemuan yang membicarakan kerjasama di bidang industri pertahanan ini berlangsung selama tiga hari dan akan berakhir pada 21 Januari 2011 yang berisi pembicaraan mengenai pengembangan kerjasama di bidang industri pertahanan dan kunjungan ke Mabes TNI Cilangkap untuk melakukan diskusi dengan pengguna Alutsista. Delegasi Turki dipimpin oleh Kepala Departemen Kerjasama Internasional dalam bidang industri pertahanan Lutfi Varoglu.

Wamenhan menjelaskan, pada dasarnya skema kerjasama kedua negara dalam bidang pertahanan dan dalam rangka mengembangkan kerjasama di bidang industri pertahanan adalah sama. Dan berdasarkan kemajuan industri pertahanan Turki yang juga dilihat langsung, diharapkan pertemuan yang membahas mengenai pengembangan industri pertahanan bersama ini dapat memberikan hasil yang konkret bagi kedua negara.

Dijelaskan oleh Dubes Turki untuk Indonesia , dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini industri pertahanan Turki sudah maju pesat sehingga mampu memenuhi kebutuhan alutsista dalam negerinya dan mulai merambah kepada negara-negara sahabatnya. Hal inilah yang mendorong Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Turki menyatakan keinginannya mengembangkan kerjasama industri pertahanan kedua negara.

Pertemuan ini adalah pertemuan pertama yang membicarakan mengenai kerjasama industri pertahanan sejak ditandatanganinya kerjasama bilateral pertahanan antara RI dan Republik Turki terutama dalam bidang industri pertahanan pada tahun 2010 lalu. Pertemuan ini sangat penting tidak hanya bagi kemajuan kerjasama industri pertahanan kedua negara tetapi juga dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama pertahanan kedua negara.

Lebih lanjut diharapkannya pertemuan ini menghasilkan daftar kerjasama dalam industri pertahanan yang dapat dilakukan bersama dan jika dimungkinkan dituangkan dalam MoU. Didalam daftar tersebut akan sekaligus ditunjuk industri pertahanan Turki dan Indonesia yang dapat saling bekerjasama sehingga memiliki sebuah struktur kerjasama yang jelas. Dan diharapkan MoU kerjasama industri pertahanan ini dapat ditandatangani saat Presiden Turki melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada April mendatang.

(Source : DMC)

2011 TNI Perlu Memperkuat Agenda Profesionalisme

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) perlu memperkuat agenda profesionalisme pada 2011.Terkuaknya sejumlah kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum prajurit membuktikan profesionalitas institusi militer masih lemah.

“Kita harapkan tahun 2011 ini, Panglima TNI mengagendakan penguatan profesionalisme agar tidak lagi berurusan dengan munculnya kekerasan yang tentu merugikan TNI secara institusi dan negara ini,”kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Jakarta kemarin. Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan TNI untuk melakukan penguatan profesionalisme bagi para prajurit.Tanpa perbaikan dan penguatan, tentu akan membawa dampak negatif bagi institusi TNI dan negara.

“Kita harapkan tahun 2011 ini Panglima TNI mengagendakan penguatan profesionalisme agar tidak lagi berurusan dengan munculnya kekerasan yang tentunya merugikan TNI secara institusi dan negara ini,”ujarnya. Selain itu, lanjut Mahfudz, agenda penting lainnya yakni pemenuhan secara bertahap kekuatan pokok minimum. Meskipun orientasinya pada penguatan ketiga angkatan atau matra secara terpadu, politikus PKS ini melihat bahwa prioritas pembenahan alat utama sistem persenjataan tetap bertumpu pada kekuatan di laut.

“Prioritaskan pembangunan matra laut untuk penguatan pertahanan maritim yang merupakan bagian wilayah terluas negara ini,”katanya. Dia mengingatkan agar penguatan alat utama sistem persenjataan hendaknya dengan menumbuhkembangkan industri pertahanan dalam negeri.“Secara perlahan TNI harus mengurangi ketergantungan pada industri luar,” ujarnya. Anggota Komisi I DPR Yahya Sacawiria juga meminta agar industri pertahanan dalam negeri tetap diberdayakan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Mengingat besarnya efek positif yang dihasilkan jika industri pertahanan dapat tumbuh dengan baik.“Bagaimana mencapai minimum essential force dalam tahun-tahun mendatang berkaitan dengan alat utama sistem persenjataan harus mengutamakan industri pertahanan dalam negeri,”katanya. Anggota Fraksi Partai Demokrat ini juga menambahkan agenda penting lainnya yakni rehabilitasi rumah dinas di pangkalanpangkalan mengingat di sejumlah tempat terdapat rumah dinas yang telah berusia puluhan tahun dan dalam kondisi yang memprihatinkan.

“Di sejumlah daerah banyak rumah dinas di pangkalan yang kondisinya mengenaskan,” ujarnya. Di samping itu, perlu juga pembangunan rumah dinas baru bagi prajurit TNI. Dia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya diprioritaskan di Pulau Jawa. Dalam “Refleksi Kinerja Kementerian Pertahanan 2010” di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (30/12), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, TNI masih kekurangan sekitar 275.000 unit rumah negara/dinas bagi para anggotanya.

Dari kebutuhan sekitar 433.000 rumah, baru terpenuhi 192.000 rumah. Dari angka 192.000 itu, 158 000 di antaranya untuk prajurit aktif,27.500 untuk purnawirawan, dan sekitar 6.600 untuk lain-lain. Saat memaparkan hasil penyelidikan dan pemantauan kekerasan di Puncak Jaya Papua kemarin, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, terdapat pelanggaran HAM serius yang terjadi kawasan Puncak Jaya,Papua.

Kesimpulan tersebut ujar Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim didapatkan dari hasil pemantauan dan investigasi Komnas HAM pada akhir 2010. Investigasi dilakukan oleh Komnas HAM untuk menindaklanjuti laporan tindak kekerasan yang dilakukan prajurit TNI dalam pelaksanaan operasi keamanan di Papua. “Atas temuan ini,Komnas HAM merekomendasikan pada Panglima TNI agar meningkatkan profesionalitas para anggota TNI dengan memberikan pembekalan di bidang HAM,”katanya.

(Sindo)

Pengadaan Alutsista Dalam Negeri Akan Menarik Tenaga Kerja 1.500 - 2.000 Orang

Maket Kapal Perang Kawal Rudal.

JAKARTA - Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan negara luar dalam bidang produksi alat-alat perang, diharapkan mampu menarik tenaga kerja. Sampai saat ini yang sudah tampak menyerap tenaga kerja adalah proyek pembuatan Kapal Perang Perusak Kawal Rudal.

“Bisa menarik tenaga kerja 1.500 sampai 2.000 orang,” ujar Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI I Wayan Midhio, saat dihubungi Republika, Sabtu (01/01). Pada tahun 2010 kemarin, kontrak kerja pembuatan kapal tersebut sudah ditandatangani oleh PT PAL dan Damen Schelde Naval Shipbuilding dari Belanda.

Kapal perang tersebut sudah mulai diproduksi sejak Agustus 2010 lalu. Produksi kapal ini akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun. Sehingga paling tidak ada sekitar 1.500 sampai 2.000 orang tetap mempunyai pekerjaan hingga tahun 2014. Rencananya ada empat buah kapal yang akan diproduksi.

Bentuk kerjasama lain yang diharapkan mampu menarik lapangan kerja adalah pembuatan kapal selam di dalam negeri. “Sudah dirancang dan diupayakan kita bisa produksi kapal selam,” kata Midhio. Pada tahun 2010, pihak Korea Selatan sudah menawarkan diri untuk bekerja sama memproduksi kapal selam itu. Turki juga menunjukan ketertarikan untuk bekerja sama. Diharapkan pada tahun 2011 ini, sudah ada kepastian dengan negara mana pembuatan kapal selam ini dilakukan.

Saat ini Indonesia memiliki dua kapal selam. Dengan kerjasama tersebut, kebutuhan enam kapal selam bisa terpenuhi. “Jadi empat tambahannya. Kalau jadi (kerjasamanya), pembuatannya akan multiyears, tidak sekaligus,” kata Midhio.

Republika