Abu Ubaidah: Pembubaran OP Lebih Mudah Dibanding Pembubaran al Qassam

  Gaza – Infopalestina: Abu Ubaidah, juru bicara Brigade al Qassam, sayap militer Gerakan Perlawanan Islam Hamas, menegaskan bahwa pembicaraan tentang integrasi faksi-faksi perlawanan Palestina atau pembubarannya, adalah sesuatu yang tidak relevan dan tidak memiliki tempat di alam nyata, serta tidak bisa dilaksanakan dalam bentuk apapun.

Abu Ubaidah mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan al Qassam, Selasa pagi (20/10), "Mimpi pembubaran al Qassam atau sayap-sayap militer perlawanan lainnya sulit dilaksanakan. Betapapun sebagian pihak mencoba menafsirkan apa yang tercantum dalam draf usulan Mesir terkait dengan masalah ini. Masing-masing memiliki interpretasi sendiri. Dengan demikian hal ini membutuhkan penjelasan menyeluruh."

Dia menambahkan, "Yang dapat kami tegaskan adalah bahwa pembubaran Otoritas Palestina (OP) lebih utama, lebih mudah dan lebih gampang disbanding pembubaran al Qassam atau faksi-faksi perlawanan lainnya. Jika ada definisi sebuah senjata legal maka itu adalah senjata mujahidin yang diarahkan kepada musuh. Kami tidak bisa menerima perlawanan disebut “milisi illegal”. Ini adalah plesetan yang membodohi rakyat yang mengerti apa itu senjata legal yang melindungi tanar air serta membela martabat rakyat dan apa itu senjata senjata ilegal yang digunakan untuk memburu para pejuang perlawanan, membunuh para mujahidin dan menjaga permukiman musuh."

Mengenai sikap al Qassam terhadap proposal Mesir "yang direvisi" berkaitan dengan perlawanan, Abu Ubaidah mengatakan, "Legalitas perlawanan, urgensi dan keniscayaannya, pada dasarnya sama sekati tidak bisa ditawar dan dirundingkan. Baik dalam putaran-putaran dialog rekonsiliasi atau yang lain. Namun karena musyawarah ini meliputi presentasi isu-isu politik besar, kami harus menegaskan bahwa dokumen atau proposal atau perjanjian apapun yang membahayakan perlawanan atau upaya memusnahkannya dan membelenggu rakyat Palestina maka itu adalah dokumen yang tidak lengkap, tidak bisa hidup dan tidak bisa turun ke dunia nyata."

Disebutkan bahwa Gerakan Perlawanan Islam Hamas telah menunda penandatanganan proposal rekonsiliasi Mesir "yang direvisi" karena adanya catatan-catatan yang ada padanya, di antaranya teks yang mengisyaratkan ilegalitas setiap formasi militer di luar kerangka struktur yang ditetapkan dinas keamanan (Otoritas Palestina)!.