Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso , KSAD Jenderal George Toisutta, KSAL Laksamana Madya Agus Suhartono , KSAU Marsekal Madya Imam Sufaat dan Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Didik Heru Purnomo, (kiri-kanan) berbincang saat menunggu kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengikuti Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2010 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (25/1). Rapim membahas mengenai program kerja TNI pada tahun 2010. (Foto: ANTARA/Prasetyo Utomo/Koz/mes/10)
25 Januari 2010, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan pada 2010 pihaknya akan memfokuskan diri pada pembangunan kekuatan dan organisasi TNI.
"Tahun 2010 merupakan titik awal bagi TNI untuk memantapkan pembangunan kekuatan dan pengembangan organisasi," katanya, saat membuka Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, Senin.
Panglima TNI menjelaskan, tahun 2010 merupakan titik awal pelaksanaan Rencana Strategis TNI Tahap II (2010-2014), khususnya pengembangan dan pembangunan TNI menuju terwujudnya kekuatan pokok minimum.
"Salah satu realisasi pengembangan dan pembangunan kekuatan serta organisasi adalah pembentukan Kodiklat, pemekaran Kodam serta peningkatan status satuan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Kalimantan," katanya.
Djoko menambahkan, pengembangan organisasi itu tentu diikuti pengembangan sarana dan prasarana termasuk pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata.
Ia mengemukakan, pengembangan dan pembangunan kekuatan serta organisasi itu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan persepsi ancaman.
"Semua program yang akan kita laksanakan pada 2010 tentunya didasarkan pada evaluasi pada 2009, salah satunya menurunkan angka kecelakaan," katanya.
Djoko kembali menegaskan, koordinasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI dalam pengadaan alutsista sesuai petunjuk presiden bukan sebagai bentuk intervensi, tetapi untuk keterpaduan alutsista TNI, apalagi, hak kewenangan untuk menentukan spesifikasi alustsista tetap berada di tangan angkatan.
"Dengan demikian, setiap alutsista peralatan dan perlengkapan militer yang kita pilih, dipastikan dapat dioperasikan secara integratif, sinergis dan terpadu, antara yang satu dengan lainnya, baik interim angkatan maupun gabungan," imbuhnya.
Karena itu, pimpinan TNI mengambil kebijakan dengan membentuk Dewan Kebijakan Penentu (Wanjaktu) Alutsista TNI. Tugasnya, melakukan penilaian yang mendalam tentang efektifitas dan integrasi pengoperasian alustsista.
Rapim TNI 2010 dimeriahkan dengan pameran alat dan persenjataan TNI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dijadwalkan memberikan pengarahan.
ANTARA News
25 Januari 2010, Jakarta -- Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menyatakan pada 2010 pihaknya akan memfokuskan diri pada pembangunan kekuatan dan organisasi TNI.
"Tahun 2010 merupakan titik awal bagi TNI untuk memantapkan pembangunan kekuatan dan pengembangan organisasi," katanya, saat membuka Rapat Pimpinan TNI di Jakarta, Senin.
Panglima TNI menjelaskan, tahun 2010 merupakan titik awal pelaksanaan Rencana Strategis TNI Tahap II (2010-2014), khususnya pengembangan dan pembangunan TNI menuju terwujudnya kekuatan pokok minimum.
"Salah satu realisasi pengembangan dan pembangunan kekuatan serta organisasi adalah pembentukan Kodiklat, pemekaran Kodam serta peningkatan status satuan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara di Kalimantan," katanya.
Djoko menambahkan, pengembangan organisasi itu tentu diikuti pengembangan sarana dan prasarana termasuk pemenuhan kebutuhan dan modernisasi alat utama sistem senjata.
Ia mengemukakan, pengembangan dan pembangunan kekuatan serta organisasi itu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis dan persepsi ancaman.
"Semua program yang akan kita laksanakan pada 2010 tentunya didasarkan pada evaluasi pada 2009, salah satunya menurunkan angka kecelakaan," katanya.
Djoko kembali menegaskan, koordinasi antara Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI dalam pengadaan alutsista sesuai petunjuk presiden bukan sebagai bentuk intervensi, tetapi untuk keterpaduan alutsista TNI, apalagi, hak kewenangan untuk menentukan spesifikasi alustsista tetap berada di tangan angkatan.
"Dengan demikian, setiap alutsista peralatan dan perlengkapan militer yang kita pilih, dipastikan dapat dioperasikan secara integratif, sinergis dan terpadu, antara yang satu dengan lainnya, baik interim angkatan maupun gabungan," imbuhnya.
Karena itu, pimpinan TNI mengambil kebijakan dengan membentuk Dewan Kebijakan Penentu (Wanjaktu) Alutsista TNI. Tugasnya, melakukan penilaian yang mendalam tentang efektifitas dan integrasi pengoperasian alustsista.
Rapim TNI 2010 dimeriahkan dengan pameran alat dan persenjataan TNI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dijadwalkan memberikan pengarahan.
ANTARA News
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar pajak ditanggung pemilik blog ^-^