Posko RBNGM Buka Pendaftaran Relawan "Ganyang Malaysia"

Jakarta (ANTARA News) - Pos Komando (Posko) Relawan Bela Negara "Ganyang Malaysia" (RBNGM) membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang bersedia menjadi relawan membela bangsa dan negara guna menghadapi kemungkinan adanya musuh dari negara lain yang akan menghancurkan kehormatan dan kedaulatan NKRI, kata Komandan RBNGM, Sonny Pudjisasono, di Jakarta, Jumat.

Dalam keterangan pers yang didampingi mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana (Purn) Slamet Subiyanto itu, Sonny mengatakan, pendafatran calon relawan anggota RBNGM dibuka mulai 27 Agustus 2010 sampai waktu yang ditentukan yang saat ini sudah ada di 10 kota, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Makassar.

Menurut Sonny, pendirian posko RBNGM dimaksudkan menampung aspirasi masyarakat, khususnya menghadapi kelakuan negara Malaysia yang dinilai melecehkan kedaulatan NKRI terkait penahanan terhadap tiga pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang sedang menjadi wilayah periaran lauat di Pulau bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada 13 Agustus lalu.

"Posko RBNGN juga dimaksudkan untuk mengawal hasil dan proses diplomasi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, sehingga dalam implenetasi diplomasi dan perundingan tersebut dalam implementasinya tidak dilecehkan oleh pihak malaysia," katanya.

Posko RBNGM dengan membuka pendaftaran bagi WNI yang berusia 18 tahun keatas,s ehat jasmani dan rohani, dan bersedia menjadi relan bela negara terhadap musuh negara baik dari dalam ampun asing yang akana menggangu kedaulatan RI dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia.

Pendirian Posko RBNGM merupakan napak tilas sebagaimana dilaksankan Presiden ke-1 RI Soekarno yang menginstruksikan "Ganyang Malaysia" sebagai bentuk protes atas pelecehan kedaulatan NKRI oleh Malaysia, ujara Sonny.

Sementara itu, Slamet Subiyanto selaku pembina RBNGM mengatakan, masalah keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang harus dijaga dan dipertahankan oleh pemerintah dan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Slamet minta seluruh jajaran masyarakat Indonesia untuk bangkit dan siap membela negara sesuai amanat UUD 1945 karena secara jelas bahwa Malaysia telah berkali-kali melecehkan martabat bangsa Indonesia dan melanggar kedaulatan NKRI.

Slamet menyambut baik didirikannya posko relawan bangsa karena akan menajdi kekuatan pengganda TNI dalam melaksanakan tuga mempertahankan kedaulatan dan kehormatan, bangsa dan negara RI.

Ketika ditanya soal persenjataan yang dimiliki Indonesia, ia menegaskan, Indonesia telah memiliki industri persenjataan nasional, sehingga setahan demia tahap, sistem persenjataan Indonesia akan mamou mengimbangi dengan negara tetangga.

DPR : Tenggelamkan Saja Kapal Asing Pelanggar Wilayah

Pacitan (ANTARA News) - Anggota DPR RI Ramadhan Pohan mendesak pemerintah bersikap tegas dengan menenggelamkan setiap kapal asing yang kedapatan melakukan provokasi pelanggaran wilayah NKRI.

"Jika (sudah) diperingatkan satu dua tiga kali tetap tidak diindahkan, ditenggelamkan saja," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di Kabupaten Pacitan, Jumat.

Menurut Pohan, pendekatan militer secara lebih tegas diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorial NKRI.

Sebab jika pelanggaran wilayah terus dibiarkan, kapal/pihak asing akan semakin berani melakukan provokasi wilayah.

Indikasi itu setidaknya terlihat dalam beberapa kali insiden perbatasan Indonesia-Malaysia selama beberapa tahun terakhir.

Kurang tegasnya diplomasi pemerintah RI dalam melindungi kawasan perbatasan, termasuk teritorial laut, menyebabkan kapal berbendera asing kerap melintas perbatasan dengan semena-mena.

Kejadian mutakhir yang menjadi sorotan Ramadhan Pohan adalah kasus penangkapan tiga pegawai Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI oleh "Polis Marine Malaysia" (polisi laut) beberapa waktu lalu.

"Insiden ini tidak akan pernah terjadi apabila pemerintah bertindak lebih tegas," kritiknya.

Padahal, lanjut pohan, saat itu ketiga petugas KKP tersebut tengah mengamankan tujuh nelayan asal Malaysia yang kedapatan menyusup hingga ke wilayah NKRI.

Namun saat ketiganya hendak membawa ketujuh penyusup Malaysia tadi ke kantor KKP terdekat, tiba-tiba muncul polisi laut Malaysia dan balik menangkap tiga pegawai KKP RI.

"Yang harus kita fahami bersama adalah, belum tentu kapal-kapal asing yang berkeliaran hingga melintas batas wilayah RI tersebut adalah nelayan. Bisa jadi mereka memainkan peran ganda sebagai intelijen asing yang ingin mengetahui kekuatan Indonesia," kata Ramadhan berargumentasi.

Terkait kendala persenjataan, Ramadhan mendukung wacana penyegaran sekaligus peningkatan infrastruktur keamanan, terutama logistik alutsista (alat utama sistem senjata) di wilayah-wilayah perbatasan.

Menuruntnya, insiden penangkapa tiga petugas KKP RI beberapa waktu lalu juga menjadi bukti petugas yang mengawal wilayah perbatasan perlu dipersenjatai.

"Alutsista kita yang tidak memadai. Ini sudah tidak hanya masalah fasilitas, tapi kebutuhan aparat kita yang ada di perairan," ujarnya. (ANT-130/K004)

Sbr : Antara