Senjata Laras Panjang Tipe SS 1 Produksi PT Pindad
Jakarta - Departemen Pertahanan telah tertipu dalam proses penjualan senjata laras panjang tipe SS 1 produksi PT Pindad.
Kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyitaan yang dilakukan oleh bea cukai Filipina beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Dephan Marsekal Muda Eris Heryanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11).
“Semua dokumen palsu. Negara yang mengimpor juga palsu. Yang mengimpor ini masih kami cari, tapi sistem kami tidak salah. Prosedur yang dilakukan juga tidak salah. Kami tertipu,” kata Eris. Ini, lanjutnya, diberitahukan oleh Pemerintah Filipina dan Pemerintah Mali sebagai negara yang dinyatakan akan menjadi user dari produk PT Pindad tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa penjualan senjata itu legal karena pihak pemerintah bersangkutan telah melampirkan surat security clearance dalam pembelian 100 senjata SS1 melalui pihak ketiga. Dari senjata yang dikirimkan, pihak Filipina hanya menemukan 50 senjata dan 10 pucuk pistol P2. Kapten kapal yang mengakut senjata tersebut menyatakan bahwa senjata tersebut diperintahkan untuk dikirimkan ke La Prata Trading Inc yang berkantor di Filipina.
Atas kejadian tersebut, sambung dia, pemerintah ke depannya akan lebih bersikap teliti kepada pembeli. Hal ini diperjelas oleh Karo Humas Dephan Brigjen Slamet Hariyanto. Penjelasan yang diberikan sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa kasus tersebut didapatkan setelah pemerintah Filipina menyampaikan informasi tersebut melalui atase pertahanan RI kepada pemerintah.
Tindak penipuan diketahui setelah pemerintah setempat menginterograsi pihak pembawa senjata. Kasus ini selanjutnya ditangani pihak Filipina dan pemerintah tidak bisa menuntut apapun karena produk yang dipesan telah dibayar lunas. “Mereka tidak bisa kita tuntut karena mereka sudah membayar,” sahutnya.
Jakarta - Departemen Pertahanan telah tertipu dalam proses penjualan senjata laras panjang tipe SS 1 produksi PT Pindad.
Kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyitaan yang dilakukan oleh bea cukai Filipina beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh Dirjen Sarana Pertahanan Dephan Marsekal Muda Eris Heryanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11).
“Semua dokumen palsu. Negara yang mengimpor juga palsu. Yang mengimpor ini masih kami cari, tapi sistem kami tidak salah. Prosedur yang dilakukan juga tidak salah. Kami tertipu,” kata Eris. Ini, lanjutnya, diberitahukan oleh Pemerintah Filipina dan Pemerintah Mali sebagai negara yang dinyatakan akan menjadi user dari produk PT Pindad tersebut.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan bahwa penjualan senjata itu legal karena pihak pemerintah bersangkutan telah melampirkan surat security clearance dalam pembelian 100 senjata SS1 melalui pihak ketiga. Dari senjata yang dikirimkan, pihak Filipina hanya menemukan 50 senjata dan 10 pucuk pistol P2. Kapten kapal yang mengakut senjata tersebut menyatakan bahwa senjata tersebut diperintahkan untuk dikirimkan ke La Prata Trading Inc yang berkantor di Filipina.
Atas kejadian tersebut, sambung dia, pemerintah ke depannya akan lebih bersikap teliti kepada pembeli. Hal ini diperjelas oleh Karo Humas Dephan Brigjen Slamet Hariyanto. Penjelasan yang diberikan sedikit berbeda. Ia menyatakan bahwa kasus tersebut didapatkan setelah pemerintah Filipina menyampaikan informasi tersebut melalui atase pertahanan RI kepada pemerintah.
Tindak penipuan diketahui setelah pemerintah setempat menginterograsi pihak pembawa senjata. Kasus ini selanjutnya ditangani pihak Filipina dan pemerintah tidak bisa menuntut apapun karena produk yang dipesan telah dibayar lunas. “Mereka tidak bisa kita tuntut karena mereka sudah membayar,” sahutnya.
(Source : Media Indonesia)
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan komentar pajak ditanggung pemilik blog ^-^