TNI-AU Gelar Latihan Angkasa Yudha 2010 di Kalimantan Timur

JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) menggelar latihan operasi udara di Kalimantan Timur, dalam rangka menjaga dan menegakkan integritas kedaulatan NKRI. Latihan operasi lapangan Angkasa Yudha 2010 itu akan berlangsung 26-28 Oktober 2010.

“Apa pun hasil yang dicapai, merupakan gambaran nyata kesiapan operasi TNI AU dalam melaksanakan tugas pokoknya sekaligus menjadi bahan evaluasi di setiap bidang pembinaan yang dilakukan selama ini,” ujar Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat, usai membuka Gladi Mako Angkasa Yudha 2010, di Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta, kemarin.

Latihan Angkasa Yudha 2010 melibatkan Koopsau I Jakarta, Koopsau II Makasar, Lanud Sultan Hasanuddin Makasar, Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Lanud Iswahjudi Madiun, Lanud Supadio Pontianak, Wing II Paskhas Malang, Kosek Hanudnas I Jakarta dan Kosek Hanudnas II Makassar.

“Kohanudnas dan Korpaskhas beserta seluruh jajarannya merupakan aset kekuatan udara yang sewaktu-waktu dapat diproyeksikan dalam melaksanakan tugas operasi udara, baik dalam operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP),” ujar Imam.

Oleh karena itu, tutur ia menambahkan, sinergi kemampuan dan kekuatan serta interoperability dari ketiga kekuatan tersebut harus dapat dilatihkan sekaligus diuji melalui latihan.

“Sebagai latihan puncak TNI Angkatan Udara, maka konsekwensi dari hasil yang akan dicapai adalah merupakan refleksi dari hasil investasi dari segala usaha maupun hasil pembinaan yang selama ini telah dilakukan, baik di bidang intelijen, operasi, personel, logistik maupun di bidang komlek,” ujar KSAU.

Latihan Angkasa Yuda dilaksanakan menjadi dua tahap. Yaitu, Latihan Pos dan Komando (Latposko) yang dilaksanakan mulai 12 hingga 15 Oktober 2010 dan manuver lapangan (manlap) yang akan dilaksanakan 21 hingga 28 Oktober 2010 di Lanud Hasanuddin Makassar, Lanud Balikpapan, Tarakan Kalimantan Timur, dan Lanud Abdulrahman Saleh Malang. Latihan Angkasa Yuda ini merupakan latihan puncak TNI Angkatan Udara, di mana sebelumnya telah dilaksanakan latihan per orangan, latihan satuan jajaran TNI AU.

Suara Karya

Block Situs Porno Tanpa Software

1. Buka drive C:
2. Pilih WINDOWS
3. System32
4. Drivers
5. etc
6. Buka file hosts
7. Masukan link situs yg akan d block dg mengganti IP asli'y
example **

8. Close & save
untuk test cba bkan situs yg tadi ..walah yg terbuka malah google
- untuk yg brwarna kuning muda (IP target [redirect] 'kali ini sya menggunakan IP google')
- untuk yg brwarna merah muda (alamat situs yang akan d blok)
Selesai
NOTE : jadi Setiap situs yg tlah kita masukan dihosts otomatis akan me'redirect ke google...^-^
untuk IPadress silahkan terserah kamu mo di redirect kemana ''''
bagus jga di gunakan untuk client diwarnet....biar yg ngenet tidak bisa mengakses site17+
atau bisa juga dengan mendownload file host'y d sini..'dpet link dari sahabat perjuangan'
------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://www.4shared.com/get/0MhTfpFS/hosts.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------
krang lebih 200 link 17+ site luar/lokal..
klo krang tinggal tambahin z coz ane bkan maniak 17+ jg kgak tau nama situs'y

Selamat mencoba....**
'Rascal_21 a.k.a x3nophobi4'

Hacking Billing With Cheat Engine & Bios Mode

Tutorial Basi tapi semoga za masih berguna....dari sekian banyak cara Bobol billing... mungkin nie cara cupu tapi bagi nyubi kaya ane masih bisa di gunakan klo lagi Kere'

CheatEngine v5.
install >> load/attach program billing [oo8client] >> speedhack.

TABEL SPEEDHACK
0.1 = 1jam jadi 10 jam
0.2 = 1jam jadi 5 jam
0.3 = 1jam jadi 3.33jam
0.4 = 1jam jadi 2.5 jam
0.5 = 1jam jadi 2 jam
1.0 = 1jam jadi ya 1jam


/
With Bios Mode

Pertama : Buka Bios ,pas boot pertama tekan delete tergantung vers BIOSx.

Kedua : Trus cari setingan tanggal dan waktu d bios.

Ketiga : Mundurin jamnya 'n' menitnya (jangan dimajuin nanti tambah mahal ) Tp Jangan Gratissssszzzzz juga ......nanti bisa di dor sama server warnet.....

Keempat : Restart dan selesai....

Note : Usahakan bwat kepentingan mendesak z ^_^

-' Regards '-
- Rascal_21 @ Pandeglang Wannabe Hacker

Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Sidang I KKIP Dan di lanjutkan penyerahan prototype Alat Komunikasi (Alkom) dan Maket Roket hasil Litbang dari Menristek, Suharna Surapranata Kepada Menhan, Purnomo Yusgiantoro dan dilanjutkan penyerahan prototype Alkom dari Menhan kepada Panglima TNI.

Industri pertahanan mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pertahanan, sehingga perlu didorong dan ditumbuhkembangkan agar mampu memenuhi kebutuhan alat peralatan untuk mendukung sistem pertahanan negara. Industri pertahanan negara perlu sinergitas sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) industri pertahanan yaitu pemerintah, industri dan pengguna.

Dalam rangka pelaksanaan, pengendalian dan kebijakan nasional industri pertahanan, maka dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dengan Perpres Nomor 42 Tahun 2010. KKIP ini nantinya akan mengkoordinasikan terkait perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan.

KKIP memiliki tugas dalam hal mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan industri pertahanan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri pertahanan. Saat ini KKIP telah memulai operasional, pembentukan kelompok-kelompok kerja sudah dapat dibentuk sesuai kebutuhan. Keanggotaan Pokja nantinya diisi oleh Pejabat atau personel dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak terkait lainnya. Sebagaimana diatur dalam Perpres 42/2010, pembentukan, susunan keanggotaan, tata kerja, pengangkatan, pemberhentian, anggota Pokja ditetapkan Menhan.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menjelaskan, sesuai tertuang di dalam Perpres 42 Tahun 2010 telah diatur tugas-tugas KKIP, meliputi perumusan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan, mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kebijakan nasional indsutri pertahanan.

Adapun keanggotaan KKIP terdiri dari Menhan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, Wamenhan selaku Sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang terdiri dari Menteri Perindustrian, Menteri Ristek, Panglima TNI dan Kapolri.

Agar penyiapan bahan perumusan kebijakan strategis di bidang industri pertahanan dapat terwujud sesuai keinginan pemerintah, industri dan pengguna, maka perlu dilaksanakan sidang pertemuan KKIP. Sidang KKIP tersebut dijadikan suatu wadah untuk menampung aspirasi dari instansi terkait sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh industri pertahanan dalam negeri.

Sidang I KKIP penentu dilaksanakan pada Kamis, 7 Oktober 2010 bertempat di Aula Bhineka Tunggal Ika Kantor Kementerian RI. Selain itu sidang ini akan mengagendakan penetapan Grand Strategi KKIP dan Penetapan Tim Pokja.

Pada kesempatan Sidang I KKIP tersebut juga diadakan penyerahan prototype Alat Komunikasi (Alkom) dan Maket Roket hasil Litbang dari Menristek, Suharna Surapranata Kepada Menhan, Purnomo Yusgiantoro dan dilanjutkan penyerahan prototype Alkom dari Menhan kepada Panglima TNI.

Roket D230/R-Han-122

Sebagai langkah awal Kementerian Riset dan Teknologi sejak tahun 2007 telah berupaya membangun kembali Teknologi Kedirgantaraan untuk keperluan pertahanan serta mendorong kemandirian Industri Dalam Negeri. Keberadaan program pengembangan teknologi kedirgantaraan ini diawali dengan memadukan tingkat potensi kapabilitas dan kapasitas baik unsur BUMNKIP, LPNK, Balitbanghan, Dislitbang TNI dan Perguruan Tinggi yang diwadahi melalui konsorsium.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjaga keberlanjutan program pengembangan teknologi R-Han 122 ini, Kemenristek dan Kemhan telah sepakat bahwa konsorsium harus focus pada perbaikan kualitas. Keberpihakan kebijakan sudah dapat dipastikan, mengingat tingkat kompleksitas dan senstivitas pengmbangan teknologi kedirgantaraan untuk pertahanan dan sebagai komitmen untuk memenuhi hal tersebut Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pertahanan telah bersepakat mengawal Penelitian dan Pengembangan R-Han 122 ini dalam kurun 5 Tahun (2011-2015) yang akan diproduksi 1.000 Roket dan tahun 2011 akan direalisasikan 200 unit R-Han 122 oleh Kemenristek dan Kemhan. Dengan demikian cita-cita nasional ini akan secara jelas dapat terealisir untuk memenuhi kemandirian industri pertahanan dalam negeri termasuk industry pendukungnya yang selanjutnya hasil sinergi dalam bentuk program bersama ini dapat dibuktikan pada latihan gabungan TNI.

Alkom ManPack Fiscor – 100

Bermula dari keinginan TNI untuk mengembangkan dan memproduksi alkom militer butan dalam negeri, pada tahun 2001 hingga 2003 Puslitbang TNI bekerjasama dengan PT. LEN Industri dalam program RUK Kementerian Riset dan Teknologi mengembangkan alkom radio anti sadap dan anti jamming. Kegiatan ini menghasilkan prototype alkom VHF FH dengan kecepatan hopping 1 hop/sec. Selanjutnya di tahun 2007 PT LEN industry berhasil melakukan rancang bangun mandiri alkom manpack HF Spread Spectrum Frecuency Hopping, dengan kecepatan hopping 5 hop/sec. Pada tahun 2008, melalui penyempurnaan alkom tersbut dapat mencapai kecepatan hop/sec. Alkom radioma manpack inilah yang kemudian diberi nama “FISCOR-100”.

Setalah melalui berbagai penyempurnaan dari tahun 2008 hingga 2010, maka dihasilkanlah produk nasional Alkom Manpack HF FISCOR -100 dengan spesifikasi mode hopping 5, 10, 20 dan 50 hop/second dan random hop speed, yang tidak dimiliki alkom militer lainnya. Saat ini, FISCOR – 100 sedang dalam proses sertifikasi uji litbang di Dislitbang TNI AD, dengan TKDN mencapai lebih dari 85 %.

Diharapkan dengan diserahterimakan peralatan sebanyak 20 unit kepada Kementerian Pertahanan, alkom tersebut dapat diteruskan ke TNI/angkatan agar dapat diuji coba dan dimanfaatkan untuk mendukung tugas TNI/Angkatan. Demi untuk penyempurnaan produk, maka PT LEN industri selaku pabrikan, sangat mengharapkan adanya berbagai masukan dan feedback membangun dari TNI/angkatan.

(Ristek)

Komisi 1 DPR : Industri Pertahanan Berada Langsung Di Bawah Kementerian Pertahanan

JAKARTA – Komisi I DPR mendukung usaha Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk merancang Undang-Undang Revitalisasi Industri Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional. RUU tersebut diperlukan untuk menguatkan industri pertahanan agar tidak gampang kolaps.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berharap dalam RUU tersebut juga diatur agar industri pertahanan berada langsung di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), tidak lagi ditangani lintas sektoral seperti yang sekarang terjadi.

“Jika industri pertahanan berada di bawah Kemenhan, mereka tak akan mudah kolaps karena didukung langsung oleh pemerintah,” kata Mahfudz yang ditemui di Gedung DPR, Jumat (8/10).

Meski demikian, RUU tersebut harus benar-benar disiapkan dan harus banyak didiskusikan agar arahnya jelas. Juga diperlukan sosialisasi ke masyarakat untuk mendapat banyak masukan.

“Pembicaraannya saya pikir masih panjang. Paling mungkin RUU itu bisa diusulkan menjadi program legislasi nasional tahun 2011,” kata Mahfudz. Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin juga setuju RUU Industri Strategis segera dirumuskan.

Selain memperkuat industri pertahanan, RUU tersebut bisa menjadi payung agar orientasi pengadaan alutsista tidak digunakan untuk kebutuhan sesaat. “Pengadaan alutsista harus menjadi kebutuhan negara.

Artinya harus melalui UU karena kita punya pengalaman yang pa hit dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN),” katanya. Hasanuddin mengatakan kalau dari dulu IPTN terus berkembang, mungkin pada tahun 2015 Indonesia sudah mampu membuat pesawat tempur.

Nyatanya IPTN tidak dikelola dengan baik oleh negara. “Ujung-ujungnya menjadi kolaps. Teknisinya pergi ke Brasil. Sekarang kalau kita mau membeli pesawat dari sana, yang bikin orang Indonesia,” katanya. Oleh sebab itu, dia setuju dengan niat KKIP membuat RUU industri strategis.

Ke depan, RUU itu harus mencantumkan beberapa poin yang bertujuan memperkuat industri pertahanan. Pertama, harus ada kebijakan bagaimana membantu industri pertahanan agar mampu mandiri dengan mempermudah bantuan modal, khususnya oleh perbankan.

Kedua, harus ada iktikad baik dari pengguna, yakni TNI dan Polri, untuk membeli dan mau menggunakan produk mereka. Ketiga, negara pun harus mau memasarkan perlengkapan itu ke luar negeri.

(Koran Jakarta)

TNI Harus Fokus Dalam Memperkuat Dirinya Dengan Membeli Kapal Perang Modern Dan Kapal Selam Canggih

Kapal Selam Yang Ditawarkan Pihak asing Untuk TNI-AL

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia harus lebih fokus memperkuat dirinya dengan membeli kapal-kapal perang modern serta kapal selam canggih di samping kapal-kapal patroli super cepat yang dilengkapi peralatan sergap mumpuni.

“Kita melakukan bukan untuk siap perang dengan negara lain, tapi demi menjaga kedaulatan dan mengamankan kekayaan alam serta manusia,” kata anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi di Jakarta, Jumat.

Melihat komitmen pemerintah yang terus didorong DPR RI, ia yakin kekuatan pokok minimum atau ‘minimum essential force’ (MEF) TNI akan terpenuhi selama 2011-2015.

“MEF TNI dipastikan tercapai dalam periode 2011-1015 dengan anggaran sebesar Rp150 triliun, jika semua berjalan sesuai rencana strategi pertahanan,,” kata Anggota Fraksi Partai Golkar ini kepada ANTARA.

Optimismenya itu juga dikaitkannya dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah menyetujui MEF tersebut.

“Berarti sesuai rencana itu, Rp93 triliun sudah bisa ditangani oleh Pemerintah. Tinggal Rp57 triliun (yang dibutuhkan), dan itu pun sudah ditegaskan akan menjadi prioritas oleh Presiden,” ungkap.

Fayakhun Andriadi menjelaskan pula, terus menurunnya MEF sangat berimbas pada pertahanan Indonesia.

“Itu bisa dilihat pada persenjataan TNI yang tidak diperbarui, karena anggaran yang terbatas,” ungkapnya.

Penurunan MEF tersebut, menurutnya, terjadi sejak dekade 1980-an, karena ada anggapan ketika itu yang mengatakan, berapapun dikasih dana, TNI siap.

“Di situlah mulai terjadi penurunan Alutsista TNI. Inilah yang kita perbaiki bersama. Dan sekarang ada target yang diberikan oleh Pemerintah kepada TNI soal MEF,” ujarnya.

Tetapi ia kembali mengingatkan, dengan MEF tersebut, TNI harus lebih memfokuskan pada pengadaan dan pembelian kapal perang, kapal selam serta kapal patroli guna memperkuat sekaligus mengamankan wilayah maritim Indonesia.

Ia juga mengingatkan banyak aksi kejahatan, termasuk yang berskala transnasional terjadi di perairan kita.

“Khusus ‘illegal fishing’, terjadi pencurian terbesar-besaran di laut. Setiap tahun, kerugian negara minimal sebesar Rp40 triliun. Belum lagi aktivitas ‘illegal logging’ dan aksi penyelundupan, ‘trafficking’ dst,” ungkapnya.

Fayakhun Andriadi memperkirakan, kalau pencurian ikan saja bisa diminimalisasi ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur maupun pembangunan berbagai fasilitas publik.

(Antara)

RDP Komisi I dengan Industri Pertahanan RI

Kami bawa dua paparan Pak. Paparan pertama kapal PKR dan paparan mengenai kapal selam. Pada tanggal 16 Agustus yang lalu, telah ditetapkan pemenang kapal perusak rudal. DSNS dari Belanda, akan dibangun di PT PAL dengan komponen lokal akan diprioritaskan . Kapal yang kedua akan bisa dilakukan sendiri.

Kesepakatan dengan Belanda 25 persen sampai 40 persen 220juta US dolar. Sudah ada kesepakatan juga bahwa kita bisa menjual tanpa royalty. Akan ada transfer ke instusi lain, PT Inti dan PT LEN. Kita butuh investasi juga, kita dapat business to business kita dapat 7 juta US dolar.

Kontrak PT PAL dengan Belanda ditandatangani sebelum kontrak induk RI-Belanda ditandatangani. Kita sudah dapat design kapal Sigma dan bisa kita include kan kapal ini. Kemudian tanpa terkena pajak. Prosesnya tak semudah itu Pak kontraknya, butuh waktu. Meski secara teori bisa satu bulan. Bahkan, menghilangkan tanda bintang pun di DPR butuh waktu. Empat bulan, maka sliding akan jatuh di awal tahun depan. Kapal ini sepenuhnya akan dibangun dalam hangar dan nantinya bisa untuk kapal selam.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, aka nada satu projek officer, bintang satu dari Kemhan yang akan memimpin pembangunan ini. Kita bisa menggandeng PT Krakatau Steel. Yang paling mahal ada combat system manajemen. Kita harus beli atau kita “curi” kemudian dikembangkan bersama PT LEN. Engine harus kita beli. Sayangnya kita belum mampu membuat main engine. Kami mohon konsistensi dari pemerintah dan DPR dalam kebutuhan alat perang. Ada kebutuhan 40 meter untuk rudal. Kenapa 40 meter, kami sudah bisa membuat yang 37 dan 38 meter dan sudah dipersenjatai rudal.

Mengenai security dan after sale service. Pembuatan kapal perang bisa dibuat di galangan kapal swasta. Saya dengar ada kapal perang dibuat di galangan kapal Batam. Batam kan dekat Singapura. Nah, bagaimana securitynya.

Kami sedang membicarakan kepada komisaris kami adalah restrukturisasi perbankan. Mungkin perlu ada rapat yang melibatkan komisi-komisi yang lain. Saya usulkan RDP yang terpadu.

Berikutnya kapal selam. Tahun ini sudah selesai tendernya dan akan ada pembahasan lanjutan. Latarbelakangnya adalah rencana Kemhan dan TNI AL untuk pengadaan satu kapal selam, dan adanya tawaran kerja sama dari Negara lain untuk membuat kapal selam, salah satunya adalah Daewoo. Salah satu yang ditawarkan adalah Kelas 209. Dia beli 9 unit, memang Daewoo belajar dari Jerman, yang mereka bilang mbahnya teknologi kapal selam. Selanjutnya HDW. Sebenarnya kapal selam yang ada di TNI AL itu kelasnya 209 Pak. Ada lagi diatas 209, yaitu 214 tapi memang lebih mahal.

Direktur Utama PT Pindad Adik A Soedarsono:

Dalam pemaparan ini kami bagi dua, yaitu yang memiliki daya gempur dan daya gerak. Kita mengintegrasikan 125 unit yang sudah kita deliver ke TNI, di antaranya sudah beroperasi di Libanon. Kita akan bergerak ke roda rantai Pak. Insya Allah kita akan memproduksi kendaraan tempur roda rantai.

Sebelumnya yang dijual itu receh Pak. Amunisi itu Rp 5000. Senjata itu Rp 7 jutaan. Begitu kita dapat ranpur yang satunya itu nilainya ratusan dolar US Pak. Panser sebanyak 154 unit akan selesai akhir tahun ini, belum ada kejelasan untuk kelanjutan program panser ini di tahun depan Pak.

Selama ini yang mulai 2010 satuan batalyon tempur sudah memakai SS 2 dan pasukan perbatasan. Pistol generasi baru, yaitu G3. Ini agak berat, karena karyawan kami belum terlatih untuk memproduksi pistol ini. Sedangkan untuk amunisi, tahun ini kami produksi 80 juta butir munisi kecil, yang biasanya 60 juta. Ada amunisi khusus dan amunisi kaliber besar.

Untuk 65 panser unit bukan karena kemampuan produksi tapi karena keterbatasan anggaran, jadi belum deliver. Selain itu, ada produk sniper yang telah kami kembangkan dan disertifikasi.

Dari teknologi yang ada ini kita sudah pasarkan ke Negara tetangga, selama ini sudah ditest oleh drivernya dari Malaysia. Sudah lulus dan tinggal penandatanganan kontrak atau LoI, dan tinggal dikirim ke Libanon. Jadi dikirimnya ke Libanon, bukan ke Malaysia. Jadi begitu LoI ditandatangani kami akan memulai produksi.

Untuk kendaraan taktis, juga akan kita deliver ke kodim-kodim yang ada. Beuty kontesnya akan dimulai bulan Oktober. Ini proyeknya ada di Dirjen Renahan Pak. Untuk retroviting AMF kendaraan tank Angkatan Darat. Semua komponen dinyatakan original, jadi harus dari subjek. Jadi kami hanya berlaku sebagai assembly Pak.

Sedangkan di situ juga kami sudah ada MoU untuk senjatanya apakah 90 milimerter. Kenapa 90 milimeter, agar bisa ganti-gantian dengan tank Scorpion Pak. Hingga kini yang masih idle ini soal produksi feel TNT dan Filling Plant TNT Pak. Kita harapkan sampai hari ini ke menteri pertahanan, tapi belum ada respon. Teknologinya, bagaimana mencampur TNT dengan bahan yang lain, agar daya ledaknya lebih besar dari TNT murni.

Selain itu, ada kontrak dari mitra TOT Produk Alutsista , tapi perlu ada patner lokal. Kami sudah teken MoU-nya. Untuk meriam tarik, kita berharap ada kesepakatannya patner joint production. Ada yang agak a lot, karena dalam TOT Kemhan belum sepakat soal konten local. Selain itu, pembuatan TOT itu diplot berdasarkan gambar. Gambar dihitung 5 juta US dolar gitu lho Pak. Kita lihat gambar ini untuk apa? Kalau kita bisa tanpa dengan gambar so what gitu lho? Gambar itu cukup mahal.

Varian-varian yang kita kembangkan, ampibi, dengan canon maupun APC. Kita akan pamerkan dan pada Oktober akan diuji coba Angkatan Darat. Untuk jembatan yang akan habis di Aceh, kita bekerja sama dengan PT Krakatau Steel.

Sebagai penutup kami sampaikan bahwa program 2010, karena problem yang tiba-tiba maka beberapa produk menyebrang ke tahun 2011. Ke depan, untuk mengantisipasi, kalau sudah disetujui di RKAL, maka itu sudah merupakan kesepakatan produk-produk yang akan diproduksi.

Untuk pengembangan produk diharapkan ada DIPA-nya Pak, seperti panser 6×6 dari Pindad dan dibantu sedikit dari Menristek, bukan dari pemerintah langsung. Kalau bisa dipinjamkan sepenuhnya dari bank, karena kalau terlambat, bank akan senang-senang saja Pak, karena argonya jalan terus. Soal administrasi kita disamakan dengan perusahaan swasta. Pembayarannya Pak, dibayarnya sepenuhnya diterima kalau semua barangnya sudah selesai semuanya dikirim. Kalau bisa dibayar per termin Pak.

Sebagai contoh pengadaan 3 unit maritim patrol, kami menawarkan 5 bank, 3 dari dalam negeri dan 2 dari luar negeri untuk kredit eksport (KE), yaitu BNI dan BRI. BRI New York dan akan dilakukan di Keyman Island. Dari luar negeri, BNP Paribas Paris, dan dari Jerman. Itu nanti akan dipilih langsung oleh Kementerian Keuangan.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso:

Kami menunggu kontrak antara BNI dengan Kementerian Keuangan. Administrasinya pun mencapai satu tahun sendiri. Padahal dengan TNI Angkatan Laut sendiri kami janji 2 tahun, ini sudah mundur 10 bulan.

Pada 27 Desember 2007 itu kami baru bangkit setelah dipailitkan. Betapa beratnya bagi perusahaan yang baru bangun dari dipailitkan untuk mendapat kepercayaan. Kami mendapat kontrak CN 235, akhir bulan lalu kami mendapat kontrak pembangunan Puma dan heli Bell untuk Angkatan Darat.

Untuk renstra 2010-2014 ada kontrak untuk 3 helikopter, 33 super puma. Super puma sudah selesai tesnya, tapi kami belum berani menerbangkannya. Untuk cobat SAR di TNI Angkatan Udara, cogar, sebenarnya pengembangan dari pesawat Super Puma.

Kami dibayar oleh pemerintah Turki untuk mengembangkan pesawat yang akan digunakan TNI Angkatan Laut Turki, berupa pesawat anti submarine dan sedang akan diuji di Prancis, karena di Prancis yang memiliki peralatan tes-nya.

Tiga buah pesawat patrol akan dikembangkan menjadi pesawat kapal anti sub marine (kapal selam), tapi terhambat bukan karena kemampuan tapi karena keterbatasan dana, karena membutuhkan dana sekitar 80 juta dolar US. Dengan setiap pesawat diperkirakan membutuhkan dana tambahan sebesar 15 juta US dolar hingga 20 juta US dolar.

Untuk renstra 2010-2014 dibutuhkan 84 helikopter serbut dan 16 helikopter serang. Kami menawarkan heli bell 412 yang sesuai dengan standar TNI Angkatan Darat, bisa untuk tempur bisa juga untuk evakuasi.

(Jurnal Parlemen)

Dengan Satelit Lapan Bakorkamla Amankan Perairan Bangka Dan Natuna

Pangkal pinang - Badan Koordinasi Keamanan Laut bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dalam pemanfaatan teknologi pengindraan jarak jauh. Teknologi itu diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksamana Madya Y Didik Heru Purnomo dan Deputi Pengindraan Jarak Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Nur Hidayat, Rabu (6/10) di Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Babel). Acara itu disaksikan Gubernur Babel Eko Maulana Ali.

Hasil pengindraan jarak jauh menggunakan citra satelit diterima dua stasiun bumi milik Bakorkamla di Pulau Bangka dan Bitung. Dari pengindraan itu bisa diketahui wilayah yang memiliki potensi perikanan dan perlu mendapat pengawasan ketat. Teknologi itu juga memungkinkan melacak kapal, mengidentifikasi kapal, serta memindai tumpahan minyak dan pencemaran dari limbah kapal.

Kerja sama Bakorkamla dan Lapan berlangsung untuk lima tahun ke depan. Pemanfaatan sistem pengindraan jarak jauh itu akan diperluas di sejumlah wilayah perairan Indonesia.

”Kerja sama ini diharapkan bisa membantu penegakan hukum di laut, khususnya di sekitar Selat Bangka dan Laut Natuna, terkait pencurian ikan,” kata Didik.

Eko Maulana berharap gangguan kapal ikan asing di perairan Babel ke depan tiada lagi.

(Kompas)

Nasionalisme Dan Percaya Diri Modal Dasar RI Membuat Kapal Selam Nasional

KFX Versi 101

Masih dalam suasana peringatan hari jadi ke-65 TNI, maka satu tema yang masih terus bergema adalah pengembangan kemampuan industri pertahanan nasional. Bukan saja sekarang sudah ada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), melainkan juga karena sekarang penguatan industri pertahanan dalam negeri telah diangkat sebagai wacana pendamping penguatan postur angkatan bersenjata RI.

Dua hal setidaknya bisa menjelaskan hal di atas. Pertama, ketika menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menjadi Panglima TNI di DPR, Laksamana Agus Suhartono mendapat pesan bahwa terkait dengan pembangunan postur TNI, hal itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan sungguh-sungguh pelibatan industri pertahanan dalam negeri. Berikutnya, sehari menjelang HUT ke-65 TNI, Presiden ketika memimpin sidang kabinet yang khusus membahas alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI menegaskan bahwa upaya modernisasi alutsista disertai komitmen mengutamakan produk industri strategis dalam negeri, kecuali yang belum bisa kita buat, seperti pesawat tempur, kapal perang, atau kendaraan tempur canggih (Kompas, 5/10).

Belum lama ini terbetik kabar bahwa bersama Korea Selatan, RI akan mengembangkan pesawat tempur KFX yang disebut lebih canggih dibandingkan F-16, tetapi masih di bawah kemampuan F-35 JSF Lightning II. Namun, seiring dengan itu, terbetik pula kabar bahwa Indonesia akan merancang kapal selam. Tidak kurang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro sendiri yang mengemukakan hal ini di sela-sela seminar di LIPI yang dikutip di awal kolom ini.

Merentang rancang bangun

Tank Ringan Scorpion Yang Di Bedah PT Pindad

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengunjungi PT DI, PT Pindad, dan PT PAL tentu diyakinkan bahwa dari segi kemampuan, tak ada yang diragukan dari putra-putra bangsa Indonesia untuk menguasai rancang bangun alutsista. Di matra udara, setelah membuktikan diri bisa membuat pesawat secanggih N-250 pada pertengahan dekade silam, masuk akal kalau program seperti KFX bisa merentang kemampuan lebih lanjut. Hal sama bisa dikatakan untuk PT Pindad, yang setelah menguasai rancang bangun kendaraan tempur dan membedah tank ringan Scorpion, lalu dalam posisi untuk merancang bangun pembuatan tank sekelas AMX.

Untuk matra laut, wacana bisa direntang lebih luas. Membaca buku Kapal Selam Indonesia (karya Indroyono Soesilo dan Budiman, 2008), pembaca tidak saja disuguhi sejarah kapal selam dan pengoperasiannya di Indonesia, lengkap dengan komandan dan awak yang pernah bertugas di kapal-kapal selam tersebut, tetapi juga segi lain yang berlingkup masa depan.

Di masa ketika isu perbatasan, khususnya perbatasan di laut, semakin sering mewarnai hubungan Indonesia dan negara tetangga, khususnya Malaysia, salah satu alutsista yang lalu sering dirasakan urgensinya adalah kapal selam. Bila kapal permukaan seperti korvet atau fregat melambangkan kehadiran, tetapi mudah disimpulkan kekuatannya, kapal selam lebih bermakna strategis karena memiliki daya penggentaran yang besar. Eksistensi yang nyata, tapi relatif sulit dilacak, membuatnya semakin dihargai oleh banyak negara. Setelah Singapura (4 Challenger dan 2 Archer yang merupakan kelas Vastergotland, Swedia), Malaysia pun kini sudah membeli dua kapal dari kelas Scorpene (buatan Perancis) (lihat The Military Balance 2010, IISS, 2010).

Kini Indonesia hanya mengoperasikan dua kapal selam–Cakra dan Nanggala–yang usianya hampir 30 tahun. Kapal selam tipe 209 buatan HDW Jerman ini sejak beberapa tahun terakhir disebut-sebut akan dicarikan penggantinya.

Ada wacana untuk melanjutkan apa yang sudah dimulai dengan kapal selam tipe 209, yang artinya tetap menggunakan buatan Jerman. Lalu yang terakhir muncul tawaran dari Pemerintah Korea, yang juga telah menguasai teknol

Ardava