Dephan Akan Borong 96 Kapal Patroli Untuk TNI AL

KRI Tarihu-829 kapal patroli tipe PC-40 memiliki panjang 40 m, lebar 7,3 m, dilengkapi dengan persenjataan meriam kaliber 20 mm dan 12,7 mm, mampu menempuh kecepatan 25 knot dibuat oleh Fasharkan Mentigi, Tanjung Uban. KRI Tarihu-829 terbuat dari bahan glass fiber reinforced plastic (GFRP). (Foto: Dispenal)

1 Desember 2009 -- Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Departemen Pertahanan sedang merencanakan meningkatkan jumlah kapal patroli TNI AL dengan membeli 96 kapal tambahan. TNI AL memerlukan kapal-kapal patroli ini untuk meningkatkan keamanan perbatasan dan mencegah pencurian ikan dan perompakan di perairan Indonesia.

Menurut rencana pengembangan armada tahun 2005, TNI AL telah membuat 23 kapal patroli tipe PC-40 yang dibangun oleh Fasharkan. Kapal dengan panjang 40 meter dipersenjatai sepucuk kanon 20 mm dan dua pucuk senapan mesin 12,7 mm, dapat melaju hingga 20 knot (37km/jam). Kapal patroli ini dibuat untuk patroli keamanan maritime seperti anti perompakan, pencegahan pencurian ikan dan operasi pertahanan perbatasan.

Tetapi, rencana tersebut membutuhkan dukungan parlemen dengan menyetujui pengajuan anggaran Rp 6 triliun yang diajukan Dephan untuk pembelian kapal patroli. Anggaran sebesar ini diajukan oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro saat rapat kerja dengan anggota DPR Komisi I.

Juru bicara TNI AL Laksama Pertama Iskandar Sitompul mengatakan ke harian nasional Indonesia telah mampu membuat kapal di galangan kapal dalam negeri PT. PAL Indonesia di Surabaya. Laksma Iskandar mengatakan juga diperlukan sedikitnya 120 kapal patroli, satu unitnya seharga Rp 40 milyar, dibutuhkan untuk memperkuat keamanan perbatasan. Pernyataan Laksma Iskandar sejalan dengan Dirjen P2SDKP (Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Dr Ir Aji Sularso MMA yang mengatakan bulan lalu kebutuhan penambahan kapal patroli sangat mendesak.

Pencurian ikan merupakan masalah utama di Indonesia. Menurut para ahli, negara di Asia Tengara kehilangan sedikitnya 50 persen dari total pendapatan disebabkan kegiatan pencurian ikan, pertahun mencapai hingga 2 milyar dolar. Kegiatan pencurian ikan tidak terawasi seperti di Pantai Timur Sumatera Utara, dan perairan Maluku Utara dan Kalimantan Barat.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengatakan Indonesia memerlukan kapal-kapal untuk meningkatkan pertahanan di wilayah perbatasan. Kapal-kapal tersebut akan ditempatkan di sepanjang Selat Malaka yang memisahkan Indonesia dan Semenanjung Malaysia, Laut Sulawesi yang menjadi perbatasan wilayah kedaulatan Indonesia dan Philippina. Terutama Selat Malaka yang terkenal sebagai salah satu kawasan terpanas di dunia karena maraknya aksi perompakan, terutama pada akhir tahun 1990-an dan selama tahun pertama abad 21. Setelah dilakukan patroli gabungan AL Indonesia, Malaysia dan Singapura dapat menekan jumlah serangan perompak.

Jenderal Djoko Santoso mengatakan masalah utama perbatasan adalah blok Ambalat seluar 15.235 kilometer persegi di Selat Makassar dekat perbatasan darat antara Sabah di Malaysia dan Kalimatan Timur di Indonesia, dimana perselisihan perbatasan dimulai sejak tahun 1969. Ditambahkannya Malaysia kerap kali melanggar batas territorial Indonesia karena alutsista lemah.

Anggaran pertahanan Indonesia naik dari Rp 33,6 trilyun pada 2009 menjadi Rp 42,3 trilyun pada 2010.

Defro/@beritahankam

2010, Perairan Bengkulu Jadi Tempat Latihan TNI-AL

30 November 2009, Bengkulu -- Perairan Bengkulu pada 2010 dijadwalkan akan dijadikan tempat latihan penyelamatan dan perang bagi TNI-AL sehingga dibutuhkan peralatan pendukung kegiatan tersebut. "Peralatan pendukung dibutuhkan itu selain sarana armada juga sebuah ambulance untuk mengangkut korban kecelekaan di laut," kata Komandan Pangkalan TNI-AL (Danlanal) Bengkulu Letkol Laut (P) Sukrisno.

Ambulance itu, katanya, bisa dugunakan saat latihan dan setelah itu bisa digunakan bagi korban kecelakaan laut seperti nelayan terseret ombak besar. Walaupun sudah mempunyai tim penyelamatan di laut, tetapi Markas Komando Stasiun Angkatan Laut Bengkulu masih membutuhkan ambulance. Peralatan tersebut amat dibutuhkan sebab saat ini sering terjadi kecelakaan laut. "Bila tim kita melakukan pertolongan selama ini selalu menghubungi instansi lain yang mempunyai ambulance, sehingga menunggu beberapa saat padahal korban dalam keadaan kritis harus segera di bawa ke rumah sakit," katanya.

Beberapa waktu lalu di periaran Bengkulu ada empat nelayan terkena musibah di laut akibat gelombang besar cukup tinggi. Namun tidak bisa melakukan tindakan darurat karena minimnya perlatan yang dimiliki. Gelombang besar itu juga menewaskan seekor ikan lumba-lumba besar yang tergolong lincah yang terdampar di pantai Pasar Bengkulu.

Ia menjelaskan, Lanal Bengkulu memiliki beberapa pos pembantu antara lain pos keamanan di Kabupaten Kaur, Manna (Kabupaten Bengkulu Selatan), Tais (Seluma), Enggano dan Ipuh (Bengkulu Utara) serta pangkalan di Kabupaten Mukomuko. Masing-masing pos ditempati enam hingga 10 orang petugas dan satu spead boat.

Sedangkan di Mako Lanal Bengkulu disiapkan dua kapal patroli, setiap saat bisa dipergunakan untuk pertolongan darurat. Kapal tersebut bisa langsung beroperasi kapan saja tergantung kebutuhan mendadak.

Ia mengimbau para nelayan yang berada di perairan Bengkulu agar berhati-hati melaut dan mewaspadai ancaman gelombang besar, tetapi imbauan tersebut jarang digubris. Walaupun begitu ia memaklumi sebab bila tidak melaut para nelayan pun tak mendapat nafkah bagi keluarganya, katanya.

Marinir indonesia

Terlahir dari patriotisme pemuda yang menginginkan patahnya belenggu kolonialisme, Korps Marinir sudah eksis sejak berkecamuknya perang merebut kemerdekaan. Setelah gema Proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan, pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk tiga badan yaitu Komite Nasional Indonesia, Party Nasional Indonesia dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Dalam lingkungan BPKKP inilah dibentuk satu badan keamanan yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Bagi pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban di pantai, lautan dan daerah-daerah pelabuhan dibentuk BKR Laut yang didirikan pada 10 September 1945

Pada 5 Oktober 1945 Presiden mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat di mana BKR menjadi inti TKR. Dengan demikian BKR Laut pun berubah menjadi TKR Laut. TKR ini kemudian berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pada 15 Nopember 1945 tercantum dalam Pangkalan IV ALRI Tegal nama Corps Mariniers (tanggal ini selanjutnya dijadikan sebagai hari lahir Korps Marinir). Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan No. A/565/1948 pada tanggal 9 Oktober 1948 ditetapkan adanya Korps Komando di dalam jajaran Angkatan Laut. Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL) kembali menggunakan nama Korps Marinir sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No. Skep/1831/XI/1975 tanggal 15 Nopember 1975.


Seiring dengan berkembangnya jaman terutama untuk menuju terbentuknya organisasi militer yang modern dan profesional, Korps Marinir baik secara organisatoris maupun pembinaan kekuatannya mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang dimaksud antara lain mulai dari penyebutan unsur kekuatan, likuidasi beberapa satuan, penambahan kekuatan satuan baik di lingkup Komando Pelaksana (Kolak) maupun Satuan Pelaksana (Satlak) hingga ke tingkat pola pembinaan personel atau pengawak organisasi.

Di bidang organisasi, perubahan terakhir terjadi pada tahun 2004 di mana terbentuk kekuatan baru di jajaran Kolak Korps Marinir yakni dengan terbentuknya Pasmar-II dan Brigif-3 Marinir.

  Di masa mendatang, kekuatan Korps Marinir akan terus dikembangkan hingga mencapai bentuk yang ideal baik dari segi kualitas maupun kuantitas personel termasuk peralatan tempurnya.

KEKUATAN (Update : 1 Desember 2009)

Marines : 18.500 active (2009)

Reserve : 10.000 (2008)

PT-76B  Light Tank   90 Unit

AMX-10 PAC 90 /AMX-10P MARINE  100 Unit

IFV  BVP-2    22 Unit

IFV  BMP-3F    20 Unit

APC    BTR-50PK   190 Unit

APC    BTR-80A    20 Unit

K-61  - 

PTS   -

ATV    LVT-P7A1    10  Unit total 35 Unit of (south korea)

Multiple Rocket Launchers
RM-70  MRL RM-70 Grad  7  unit

Rudal anti tank AT-5 Spandrel pada BVP-2

Artillery

LG1 France Howitzer LG1 Mark I  20 Unit

BLG LG 105 mk II

Weapon

SS1-R5 Raider

Pindad SS2

AK-47

AK-101

M4

MP5

Kapasitas Industri Pertahanan Nasional Memadai

Kapal pengangkut helikopter rancangan PT. PAL

1 Desember 2009, Jakarta -- Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, kapasitas produksi industri pertahanan nasional cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan alat dan persenjataan TNI/Polri.

Usai Seminar Nasional "Revitalisasi Industri Pertahanan Nasional" di Jakarta, Selasa, MS Hidayat mengatakan, pemerintah masih menghitung kapasitas produksi industri pertahanan dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan alat dan persenjataan TNI serangkaian revitalisasi.

"Jadi, dalam revitalisasi industri pertahanan itu, kita menghitung banyak aspek, seperti kapasitas produksi BUMN Industri Stretegis, tingkat kebutuhan TNI/Polri yang dapat dipenuhi industri dimaksud, dan skema pembiayaan yang diperlukan," katanya.

MS Hidayat yang juga Koordinator Penggunaan Produk Dalam Negeri itu mengatakan, skema pembiayaan untuk pengadaan alat dan persenjataan dalam negeri sebaiknya menggunakan skema multiyears atau tahun jamak.

"Dengan begitu, industri dapat berproduksi secara continue dan berkesinambungan, sesuai kebutuhan TNI dan kapasitas yang dimiliki. Pengguna juga diharuskan mengajukan pengadaan terencana, apa yang dibutuhkan dalam jangka waktu panjang dalam jumlah yang banyak pula," tutur Menperin.

Sementara itu, Direktur Utama PT PAL Harsusanto mengatakan, selain memenuhi kebutuhan alat dan persenjataan TNI/Polri, pihaknya juga memproduksi alat dan persenjataan untuk instansi lain seperti bea cukai dan imigrasi.

"Jadi, kami berharap dengan apa yang dihasilkan selama ini, dapat mendukung revitalisasi yang sedangkan dirumuskan," katanya.

Ia mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Departemen Pertahanan dan TNI Angkatan Laut yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

"Untuk kapal selam, masih dalam perencanaan. Sedangkan untuk PKR dalam proses tender atau menunggu Tim Evaluasi Pengadaan Dephan. Dan bagi kapal angkut tank kini dalam pembahasan dengan Dislitbang TNI Angkatan Laut," ujar Harsusanto.

Sementara untuk peningkatan kemampuan kapal perang, TNI Angkatan Laut akan melaksanakan antara lain pemasangan rudal, sonar dan pengalihan fungsi.

Source : antaranews

Sniper Main Target

Target utama adalah Counter-sniper, Elemen sniper merupakan sasaran pertama yang harus dieliminasi, jelas sniper adalah main threat karena dapat mengganggu keseluruhan misi/operasi.

Target kedua adalah komandan regu, hal ini dapat menurunkan moral tempur pasukan yang kehilangan pemimpinnya, termasuk pergerakan dan koordinasi diantaranya, karena seorang pemimpin mampu menggerakan dan meningkatkan moral tempur, efek psikologis-lah yang menempatkannya menjadi designated target.


Target ketiga adalah, personel operator senjata berat, bahaya yang dimungkinkan dari senjata berat yang dioperasikannya akan menimbulkan dampak kerusakan yang besar.


Target berikutnya adalah personel operator radio, jelas ini akan meminimalkan datangnya bantuan yang mungkin bisa dilakukan, sehingga operator radio harus dihancurkan bersama dengan peralatannya. Kemungkinan ancaman dari tembakan artileri, serangan udara (closed air support) dan datangnya bala bantuan dapat dihindari.